Lahan Warga Belum Dibayar, Tapi Nekat Groundbreaking

Lahan Warga Belum Dibayar
GROUNDBREAKING : Gubernurnya NTB dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR melakukan groundbreaking pembangunan bendungan Meninting di lahan warga yang belum dibayar. (Fahmy/Radar Lombok)

GIRI MENANG– Pembayaran lahan warga yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Meninting belum ada kejelasan dan kepastiannya. Meski begitu, groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek tetap dilangsungkan kemarin.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Suprayogi, yang hadir dalam acara Groundbreaking kemarin tidak bisa memastikan kapan warga pemilik tanah bisa mendapatkan uang pembayaran lahan mereka. “Saat ini masih berproses penyelesaian administrasinya,” kata Suprayogi saat ditemui didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Ia menjelaskan proses pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Saat ini sedang proses penyelesaian administrasi, karena tahapan pembayaran tidak akan dilakukan dalam satu kali, melainkan akan dilakukan secara bertahap, perblok, sesuai dengan lahan yang sudah dimanfaatkan. Pembayaran lahan juga bukan tugas Kementerian PUPR, melainkan dilakukan akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sudah melakukan kajian dan penghitungan harga lahan.”LMAN sendiri memiliki aturan untuk melakukan pembayaran,” ungkapnya.

Pihak Kementerian PUPR tidak bisa menjanjikan kapan lahan warga dibayar. Untuk tahap pertama nanti akan dibayar dulu lahan untuk kerja, sedangkan lahan untuk genangan air nanti akan dibayar pada tahun 2022.”Yang akan kita bayar dulu adalah lahan tempat kerja, untuk genangan air nanti belakangan,” imbuhnya.

Tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat membuat harapan warga masyarakat segera menerima pembayaran musnah. Karena sudah hampir tiga kali warga dijanjikan akan segera mendapat kepastian pembayaran. Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian.”Ternyata tidak ada kepastian sampai hari kapan akan dibayarkan,” ungkap  Rusman, Kadus Bukittinggi Desa Bukittinggi.

Di dusun ini ada puluhan KK yang lahannya kena dampak pembangunan. Dari jumlah yang ada ada 7 KK yang lahannya menjadi lokasi pelaksanaan groundbreaking.”Lahan tempat groundbreaking ini belum dibayar sampai saat ini,” tegasnya.

Semua warga yang terdampak hanya menyetujui dilaksanakan seremoni peletakan batu pertama saja. Setelah itu tidak boleh ada aktivitas pembangunan, sebelum semua lahan lunas dibayarkan.” Itu tuntutan dari warga kami, sebelum lahan mereka lunas dibayarkan, jika ada aktivitas pembangunan, warga akan nekat mencegah aktivitas pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Desa Bukitinggi, Ahmad Muttakin, mengatakan saat ini masih ada beberapa berkas warga yang masih ada terdapat kesalahan. Ada sekitar 59 nama yang masih ada kesalahan sehingga perlu diperbaiki. Dari  data yang diterima sudah 244 orang yang namanya masuk di LMAN. Nama-nama tersebut berasal dari tiga desa yaitu Dasan Geria, Gegerung dan Bukitinggi. Khusus untuk di Desa Bukitinggi sudah sekitar 90 persen nama warga sudah masuk ke LMAN, tinggal menunggu pembayaran. Tapi tidak bisa dipastikan kapan akan dibayarkan.(ami)