GIRI MENANG-Bukan rahasia lagi, lahan pertanian di Lombok Barat banyak menjadi areal perumahan baru, kendati lahan pertanian tersebut masuk kategori lahan produktif.
Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB, Anas Amrullah mengatakan, sepanjang 2017 ini, ada 16 izin perumahan bersubsidi di Lombok Barat yang dikeluarkan pemerintah daerah. Total 16 izin dinilai tidak sedikit. Apalagi dengan target 4 ribu unit rumah bersubsidi di NTB, di mana saat ini yang sudah terealisasi itu baru 2 ribu unit. Dari 4 ribu unit rumah ini, 60 persennya ada di Lombok Barat. Faktanya menurut pantauan Radar Lombok, perumahan yang dibangun di Lombok Barat, banyak yang berdiri di atas lahan produktif.
Pemkab Lombok Barat sendiri kedatangan 32 orang pendamping petani dari Mahasiswa Pertanian Universitas Mataram dan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Malang di Ruang Rapat Jayengrane Pemkab Lombok Barat, Senin (9/10). Mereka diterima Asisten II (Ekonomi Pembangunan) Setda Lombok Barat H. Poniman.
Dikatakannya, dari jumlah 105.392 Hektar penggunaan lahan di Lombok Barat, sebanyak 1.700 hektar merupakan lahan yang dikhususkan untuk pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program berdaulat pangan atau swasembada pangan. “Sebanyak 1.700 HA ini tidak bisa diganggu gugat untuk pembangunan. Stok beras untuk 750 ribu jiwa pertahunnya harus dipertahankan. Stok beras kita selama ini tetap terpenuhi, tidak tergantung pada daerah lain. Bahkan kita menyuplai beras untuk wilayah Mataram bahkan hingga ke Bali,” terang Poniman.
Penyampaian Poniman ini ironis jika dilihat dari banyaknya lahan pertanian yang disulap menjadi areal perumahan.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, H. Muhur menjelaskan, karakter petani di Lombok Barat adalah petani penggarap, sewa lahan dan buruh tani. Ia memberikan gambaran, petani di Lombok Barat lebih memilih menanam padi ketimbang tanaman lainnya. “Ini tugas adik-adik untuk membimbing para petani Lombok Barat dalam menanam tanaman lain seperti kedelai dan kapas,” tegasnya.(zul)
