MATARAM – Pemkot Mataram menunjukkan keseriusannya untuk membangun kantor wali kota yang baru. Bentuk keseriusannya, Pemkot Mataram memamerkan lahan yang akan digunakan untuk membangun kantor baru ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rombongan KPK diajak langsung mendatangi lahan yang dipersiapkan di Jalan Lingkar Selatan, Rabu (14/8). Karena KPK sedang berada di Kota Mataram sekalian kita tunjukkan, ujar Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.
Sebelumnya, Pemkot Mataram diundang oleh KPK untuk sosialisasi berkaitan dengan barang milik daerah (BMD) di Jakarta. Untuk aset daerah yang sudah lama dimiliki dan peruntukannya jelas, diminta segera dimanfaatkan dengan direalisasikan sesuai perencanaan. Kita diminta segera untuk pemanfaatannya, katanya.
Untuk lahan kantor baru Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sudah dituntaskan pengadaannya beberapa tahun lalu. Namun untuk pembangunannya tak kunjung direalisasikan. Beragam opsi untuk mekanisme pembiayaan disiapkan untuk memulai pembangunan. Yaitu dengan pendanaan dari APBD atau meminjam di Kementerian Keuangan RI melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Tetapi belum ada putusan resmi yang diputuskan.
Saat meninjau lahan di Jalan Lingkar Selatan, Pemkot Mataram menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK. KPK melihat langsung kondisi lahan seluas 2,5 hektare yang akan digunakan untuk membangun Kantor Wali Kota Mataram. Di tempat ini KPK melihat proses pengurukan tanah oleh warga setempat yang akan membuat lapangan sepak bola.
Lokasi tersebut akan dijadikan lapangan sepak bola sebelum pemerintah memulai pembangunan Kantor Wali Kota. Nanti kalau sudah dimulai pembangunan tidak lagi digunakan sebagai lapangan, katanya.
Ditegaskan Alwan di depan KPK, lahan tersebut akan dipergunakan sesuai rencana awal untuk membangun kantor wali kota yang baru. Karena ini pemanfaatannya untuk gedung kantor ya harus kita bangun gedung kantor, ungkapnya.
Pemkot Mataram sudah menyusun persiapan untuk membangun Kantor Wali Kota Mataram ke Jalan Lingkar Selatan. Persiapan dilakukan dan direncanakan untuk membangun kantor baru mulai tahun 2025 mendatang. Rencananya tahun 2025 dengan catatan anggaran kita memungkinkan, terangnya.
Untuk pembiayaan pembangunan kantor wali kota.
Pemkot menyebut tidak akan meminjam uang untuk membiayai pembangunan. Kota Mataram akan menggunakan dana APBD. Tetapi karena kondisi fiskal Kota Mataram yang tidak memungkinkan untuk membiayai langsung secara keseluruhan. Pembangunan kantor wali kota Mataram akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama itu mungkin sekitar Rp 60 miliar sampai Rp 80 miliar. Itu kita bangun untuk kantor sekretariat daerah dulu. Terus pelan-pelan kita lanjutkan lagi, jelasnya.
Sebagai informasi, kebutuhan anggaran pembangunan Kantor Wali Kota mencapai Rp 170 miliar perhitungan tahun 2021. Kebutuhan anggaran ini berpotensi besar melonjak karena menyesuaikan harga barang saat ini. Dulu Rp 2,5 juta per meter persegi biayanya. Kalau sekarang hampi Rp 6 juta penyesuaian harga, pungkasnya.
Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, pihaknya diundang oleh Pemkot Mataram melihat langsung lahan yang akan digunakan untuk membangun Kantor Wali Kota Mataram. Aset daerah disebutnya tidak boleh terbengkalai dan harus dipergunakan. Tapi kan Kota Mataram masih kesulitan untuk pembiayaan pembangunannya, katanya. (gal)
