MATARAM–KH Zulkifli Muhadli makin percaya diri tampil di suksesi Pilkada NTB 2018. Ia mengklaim tim sukses dan relawan pendukungnya sudah mengumpulkan lebih dari 300 ribu dukungan KTP sebagai persyaratan maju dalam suksesi di Pilkada NTB.
“Saat ini sudah terkumpul lebih dari cukup untuk persyaratan maju melalui calon independen,” katanya, kepada Radar Lombok Jumat kemarin (14/7).
Kendati demikian, ia menyampaikan, pihaknya terus bergerak untuk mengumpulkan dukungan KTP. Pihaknya menargetkan KTP terkumpul dua kali lipat dari persyarayan dukungan KTP sebanyak 300 ribu dipersyaratkan Undang-Undang Pilkada.
Ia optimis target tersebut akan bisa dipenuhi, bahkan melebihi persyaratan dukungan minimal ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
” Tapi melihat perkembangan yang terjadi saat ini, jumlah dukungan itu bisa lebih dari 300 ribu KTP bakal kita siapkan,’’ ucap ketua DPW PBB Provinsi NTB itu.
Ia juga memastikan, fokus maju di pilkada NTB melalui jalur independen. Kyai Zul -sapaan akrabnya, memastikan hanya maju menjadi calon gubernur dan bukan calon wakil gubernur. Meskipun diakui, banyak desakan agar dirinya maju sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) NTB. Namun kembali ditegaskannya, sampai saat ini dirinya tidak pernah berpikir untuk menjadi cawagub.
“Nah di pilkada 2018 nanti, saya juga akan tetap memilih maju sebagai cagub,’’ tegasnya.
Bagaimana dengan calon wakil? Ia mengakui, sejumlah nama mulai muncul untuk mendampingi dirinya dalam pilkada mendatang. ‘’Bahkan sudah ada yang datang langsung ke rumah, meminta agar saya berpasangan dengan beliau,’’ tuturnya.
Selain itu, nama-nama lain juga banyak bermunculan, terutama dari kalangan non parpol. Salah satunya dari NW Anjani.
‘’Tapi kalau yang sudah pernah berkomunikasi langsung dengan saya dari non parpol itu dari NW Anjani,’’ ujarnya.
Namun kepastian penentuan cawagubnya akan dilakukan pada akhir Juli ini. “Penentuan wakil kita umumkan akhir bulan ini,’’ tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik NTB, Agus MSi mengatakan, semua kandidat yang bertarung dalam pilkada NTB relative memiliki peluang sama. Namun, tidak mudah bagi calon independen bisa tampil melihat persyaratan dan mekanisme verifikasi dukungan calon cukup sulit.
Itu terlihat dalam pasal 41 yang menyebutkan, persyaratan dukungan minimal calon independen cukup tinggi. Untuk NTB misalnya, masuk kategori pasal 41 ayat (1) huruf b, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yag terdaftar dalam DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen.
Di samping itu, jika dilihat dari kepastian politik, dicalonkan oleh partai lebih pasti lulus dalam verifikasi KPU. Sepanjang memenuhi sejumlah kursi atau suara sah seperti yang disyaratkan undang-undang.
Belajar dari pengalaman pilkada NTB 2013 lalu, lanjutnya, ketika Ranggalawe maju lewat calon independen, banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui KTP-nya dipakai untuk mendukung Ranggalawe. “Boro-boro mendukung, petugas KPU yang melakukan verifikasi malah dimarahi oleh pemilik KTP tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini membuat sangat sulit untuk bisa lulus jadi peserta pilkada jalur independen. Sangat tidak ada kepastian politik. Sebab itu, ia melihat calon independen harus berhati-hati.
“Karena itulah lebih nyaman melalui jalur parpol,” tegasnya. (yan)
