TANJUNG – Program Dusun Mandiri yang digagas Muchsin-Junaidi Arif (MJA) dinilai tidak realistis oleh Najmul Akhyar-Kusmalahadi.
Kusmalahadi menyampaikan bahwa dana Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahun untuk setiap dusun di Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu merupakan program mimpi. Sebab jika dikalkulasikan 460 dusun di KLU dengan anggaran masing-masing misalnya Rp 300 juta maka dana yang dibutuhkan setahun Rp 136 miliar. “Yang jadi pertanyaan uangnya dari mana?” kata Kusmalahadi, Jumat (1/11).
Jika mengandalkan APBD, maka itu tidak memungkinkan. Pasalnya penggunaan APBD itu tidak bisa sembarang karena ada mandatoring spending dari pusat. Artinya pengeluaran APBD diatur oleh undang-undang.
“Misalnya untuk pendidikan minimal 20 persen, kesehatan minimal 10 persen, belanja pegawai bisa 40-50 persen. Dan perlu diingat APBD itu angkanya saja. Uangnya belum ada. Jadi menurut kami program ini impossible,” sebutnya.
Sementara itu, Junaidi Arif menjelaskan bahwa program ini bukan program mimpi. Pihaknya sangat yakin bisa merealisasikannya. “Ada kepastian anggaran untuk menjalankan program ini,” jelasnya.
Jika jumlah semua dusun dapat masing-masing Rp 100 juta per tahun maka kebutuhan anggaran yang harus disiapkan sekitar Rp 45 miliar. Sumbernya APBD. Junaidi pun yakin APBD KLU mampu untuk membiayai program ini. “Sekarang ini kan 2024 APBD kita hampir Rp 1,2 triliun. PAD kita Rp 301 miliar, dana transfer dari pusat Rp 802 miliar. Saya yakin KLU sangat mampu untuk bisa melaksanakan program dusun mandiri,” jelasnya.
Jika program ini terwujud kata dia maka akan menjawab ketimpangan yang terjadi di antara dusun-dusun yang ada. “Mekanisme program ini nanti masyarakat mengusulkan ke bupati apa yang menjadi kebutuhan. Nanti insyaallah per dusun wajib mendapatkan Rp 100 juta hingga 300 juta tersebut. Jika ini tidak terwujud kami dalam dua tahun kepemimpinan kami maka kami siap mundur,” tegasnya. (der)
