Kurang Data, Jaksa Belum Tentukan Tersangka Kasus Kredit Fiktif Nasabah BPR Loteng

JELASKAN: Kasi Pidsus didampingi Kasi Intel Kejari Praya saat memjelaskan dugaan kasus kredit fiktif di BPR NTB Cabang Lombok Tengah. (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Kejaksaan Negeri Praya belum menetapkan tersangka kasus dugaan keredit fiktif di Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Lombok Tengah.

Kasi Pidsus Kejari Praya, Gusti Putu Suda Adnyana mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari Inspektorat Provinsi NTB. Hasil PKN ini belum keluar karena sebelumnya Inspektorat masih kekurangan data. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk segera menenuhi kekurangan data tersebut. ‘’Kita akan segera melengkapi kekurangan data yang diminta Inspektorat agar hasil PKN-nya segera keluar,’’ ujar Gusti Putu.

Diakui Gusti Putu, untuk sementara pihaknya belum bisa menetapkan tersanga dalam kasus nasabah fiktif BPR NTB ini. Penetapan tersangka nanti dipastikan setelah melalui hasil gelar perkara menyusul keluarnya hasil PKN dari Inspektorat. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan siapa calon tersangka dalam kasus ini. “Tinggal melengkapi berkas saja dan penetapan tersangka kemungkinan akan kita lakukan pada awal tahun 2021 mendatang,”terang Gusti Putu.

Ditambahkan Kasi Intel Kejari Praya, Catur Hidayat Putra, perkembangan kasus kredit fiktif BPR NTB tahun 2014 dan 2015 masih dipelajari kasi pidsus yang baru. Selain itu juga, pihaknya masih menunggu hasil PKN dari Inspektorat Provinsi NTB yang belum keluar. “Kita masih menunggu hasil PKN dari Inspektorat NTB. Untuk calon tersangka dalam kasus juga belum bisa kita pastikan,’’ katanya.

Yang jelas, kata Catur, kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 2 miliar lebih. Tentunya, dalam kasus ini tak mungkin melibatkan lebih dari satu orang. ‘’Semua itu akan kita lihat setelah ekspose nanti,’’ katanya.

Ditegaskan, jumlah saksi yang telah diperiksa dalam kasus itu sekitar 30 orang, termasuk pejabat dari pemerintah. Jumlah tersebut dirasa sudah cukup untuk menjerat siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Pihaknya juga dengan tegas mengaku tetap profesional dalam menyelesaikan kasus tersebut, meskipun dalam kasus ini diduga kuat melibatkan oknum aparat. “Jadi saksi cukup banyak yang telah diperiksa. Dalam kasus ini indikasi kerugian negara itu di atas Rp 2 miliar lebih kalau sama bunganyaa. Modus dalam kasus ini, ada oknum yang sengaja memberikan proses pencairan kredit kepada nasabah. Keredit itu macet dan tidak bisa dikembalikan oleh nasabah tersebut. Bahkan ada yang namanya tiba-tiba ada meski tidak meminjam,”terangnya. (met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumya28 Persen Warga Kota Mataram Golput
Berita berikutnyaPencairan Jadup Molor Lagi