PRAYA – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Lombok Tengah mencatat untuk tahap pertama ada 4.413 peserta yang mendaftar menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). Jumlah tersebut akan memperebutkan formasi sebanyak 1.665 orang yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Kepala BKSDM Lombok Tengah, Lalu Wardihan Supriadi mengatakan, dari 4.413 pendaftar pada tahap pertama ini terdiri dari 1.574 pendaftar untuk guru, teknis 1.496, dan tenaga kesehatan mencapai 1.343. Dari 4.413 pendaftar ini, ada sekitar 300 perserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). “Kalau tidak salah 4.082 yang lulus memenuhi syarat tapi sekarang ada masa sanggah. Misalkan ijazahnya menggunakan fotokopi tapi dalam masa sanggah diperlihatkan ijazah yang asli. Jadi peserta yang dinyatakan TMS saat ini masih memiliki masa sanggah dan bisa saja yang sebelumnya TMS kita MS (memenuhi syarat, red) nantinya,” ungkap Lalu Wardihan Supriadi, Rabu (6/11).
Disampaikan juga, para pendaftar PPPK ini memiliki akun. Jika ada peserta yang TMS melakukan sanggahan, maka harus melakukan melalui akun yang mereka miliki. Karena semua terkoneksi dengan pusat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “KemenpanRB menegaskan bahwa tahun 2024 ini PPPK ini harus segera tuntas,” tambahnya.
Karena kondisi tenaga non ASN ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuota PPPK yang tersedia, maka sudah dapat dipastikan bahwa banyak tenaga honorer yang tidak bisa masuk PPPK. Sementara akhir tahun 2024 nanti sudah tidak ada lagi tenaga honorer. “Makanya yang tidak lulus PPPK saat ini kemungkinan akan masuk menjadi PPPK paruh waktu, tapi bagaimana mekanismenya nanti kita menunggu arahan dari pusat,” tambahnya.
Wardihan memastikan akan tetap ada jalan keluar bagi para honorer yang nantinya tidak lulus PPPK. Terlebih pemerintah pusat juga sudah ada lampu hijau kaitan dengan nasip para tenaga non ASN tersebut. “Tapi kita masih menunggu bagaimana teknis tenaga paruh waktu yang dimaksud ini,” tandasnya. (met)
