MATARAM – Pemerintah segera melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Rekrutmen tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri bersama kabupaten/kota telah mengusulkan kuota CPNS dan P3K. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan kuota untuk masing-masing daerah. “Belum ada penetapan kuota,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Muhammad Nasir.
Untuk rekrutmen CPNS tahun 2021 lingkup Pemprov NTB, BKD telah mengusulkan kuota sebanyak 471 formasi. Terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 287 orang. Kemudian tenaga teknis 184 orang dan tenaga guru agama 10 orang. BKD memperkirakan penetapan kuota akan diputuskan bulan Februari ini. Jika tidak, kemungkinan besar bulan Maret mendatang. “Kemungkinan Agustus – September mulai seleksi CPNS. Karena seleksi P3K dulu,” kata Nasir.
Untuk kuota P3K, telah diusulkan sebanyak 5.018 orang. Hal itu berdasarkan Data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Seleksi P3K itu untuk guru,” ucapnya.
Untuk ratusan P3K yang telah lulus tahun 2019 lalu, sudah dibagikan SK. Nasib mereka sempat digantung selama bertahun-tahun. Namun akhirnya kini sudah jelas.
Pembagian Surat Keputusan (SK) pengangkatan P3K, dilaksanakan di gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis kemarin. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi yang membagikan SK tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih harus terus digenjot. Apalagi sektor pendidikan berkontribusi besar mendukung komponen IPM. “IPM kita masih belum menggembirakan. Pemerintah provinsi berharap banyak dari kekuatan baru ASN PPPK untuk bekerja optimal memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Sebanyak 220 orang yang diangkat menjadi P3K Terdiri dari 202 orang tenaga guru dan 18 orang penyuluh pertanian. “Sebagai pendidik, para pegawai P3K ini dapat berbuat banyak bagi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, angka putus sekolah dan komponen penilaian IPM lainnya,” kata Sekda.
Disampaikan juga, IPM NTB yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2020 sebesar 68,14. Itu artinya, NTB masih berada pada urutan 29 dari 34 Provinsi. (zwr)
