Kunker Luar Negeri Dewan Bisa Dibatalkan

MATARAM–DPRD NTB telah menganggarkan perjalanan dinas kunjungan kerja (kunker) luar negeri. Padahal, saat pembahasan APBD 2020, kunker luar negeri mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Rencana kali ini juga mendapat kritikan tajam dari Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) NTB.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Ruvaeda yang dimintai tanggapannya, mengatakan, rencana kunker tersebut bisa saja dibatalkan apabila menjadi polemik di tengah masyarakat. “Jika dengan pertimbangan keadaan daerah dan lain-lain, tentu nanti jadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya kepada Radar Lombok, Rabu (13/11).

Secara aturan, kunker tersebut sudah bisa dilaksanakan. Kebutuhan biaya telah diakomodir dalam APBD 2020. Kunker juga dimasukkan dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) DPRD NTB. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Terutama dari masyarakat itu sendiri. “Nanti dilihat keadaan di NTB, supaya kita tidak disalahkan. Dan secara resmi, sudah dimasukkan dulu dalam RKT sebagai pedoman kegiatan,” jelasnya.

Apabila nantinya dilaksanakan, kunker luar negeri akan mengutamakan kepentingan rakyat. Hal itu juga demi menjaga rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini memberikan kecaman. Selain itu, Pola kunker akan diubah. Tidak ada lagi kunker secara rombongan seperti Agustus lalu. “Nanti disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan komisi. Sehingga tidak kesannya jalan-jalan. Pergi secara bertahap jika itu dilakukan,” ungkap Isvie. 

Oleh karena itu, Isvie menegaskan, pelaksanaan kunker sangat bergantung pada respons dari masyarakat itu sendiri. “Semua ini tergantung keadaan daerah. Saya pasti bersama anggota memikirkan juga keadaan daerah dan masyarakat,” ucap Sekretaris DPD I Golkar NTB ini.

Aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Jumi Jumaidi menilai rencana kegiatan jalan-jalan yang dibungkus dengan topeng kunker hanya menghabiskan uang rakyat saja. “Hasil jalan-jalan dewan yang kemarin aja belum ada keliatan. Sekarang lagi mau pakai uang rakyat untuk jalan-jalan,” kesalnya. 

Bagi Jumaidi, kunker luar negeri tidak penting dilakukan. Mengingat, para wakil rakyat tersebut tidak akan memberikan kontribusi signifikan untuk rakyat dari hasil ke luar negeri. 

Hal yang harus diingat, kata Jumaidi, biaya perjalanan luar negeri cukup mahal. Sementara kegiatan para wakil rakyat tersebut, tidak begitu penting. Hal itu juga terbukti dari kunker sebelumnya.

Di sisi lain, kondisi perekonomian masyarakat NTB sedang melemah. Banyak masalah yang belum terselesaikan dengan baik. “Misalnya soal pendapatan daerah, DPRD mestinya bisa mendorong BUMD kita agar bisa meningkatkan kontribusi ke APBD kita. Jangan malah jalan-jalan,” herannya.

Tugas utama wakil rakyat, yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan. Kondisi selama ini, tidak ada rancangan peraturan daerah (raperda) yang membutuhkan belajar ke luar negeri. Begitu pula dengan fungsi budgeting (penganggaran) dan pengawasan. Tidak ada hal yang perlu diawasi di luar negeri. “Memangnya ada yang mau diawasi ke luar negeri, atau belajar penganggaran ya keluar negeri. Atau mungkin mau buat aturan luar negeri dewan-dewan itu. Kan tiga tugas itu yang melekat di DPRD. Terus apa yang mau dicari ke luar negeri,” sentil Jumaidi. (zwr)