MATARAM – Polemik rencana kunjungan kerja (Kunker) Anggota DPRD NTB ke Dubai dan Australia pada Mei mendatang terus bergulir. Meski demikian, pimpinan DPRD NTB yang diwakili Muzihir, menegaskan kunker akan tetap terlaksana karena sudah dianggarkan di APBD 2023.
Sejauh ini sudah ada dua partai yakni PDIP dan Gerindra yang melarang anggotanya untuk ikut kunker, karena dinilai tidak urgent di tengah sulitnya keuangan daerah.
Adapun partai lain, seperti PPP mantap memerintahkan anggotanya untuk kunker. Itu sejalan dengan instruksi Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir yang juga Ketua DPW PPP NTB.
Untuk partai lain, sejauh ini masih wait and see. Seperti PKS. sejauh ini Fraksi PKS DPRD NTB belum mengambil keputusan apapun terkait kunker tersebut. “Kita belum tentukan sikap,” kata Ketua DPW PKS NTB Yek Agil yang juga Wakil Ketua DPRD NTB ini kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (28/3).
Soal keputusan pergi atau tidak, pihaknya masih menunggu laporan dan kajian dari Fraksi PKS DPRD NTB terkait agenda kunker tersebut. Sehingga menerima atau menolak, tentu harus ada alasan. Mengingat Fraksi adalah perpanjangan tangan partai di DPRD NTB.
Dalam hal ini, PKS memberikan ruang pada Fraksi untuk menjalankan tupoksinya serta membangun iklim demokrasi di semua organ partai. “Setelah mendapat kajian Fraksi, dan dengan memperhatikan juga urgensi serta masukan publik, barulah kami pengurus DPW akan bersikap dan memutuskan secara resmi,” ucap pria asal Batukliang, Loteng ini.
Adapun pendapat Yek Agil sebagai Wakil Ketua DPRD NTB soal agenda kunker tersebut, ia mengaku bahwa tidak ada pendapat personal. Akan ada keputusan partai bersifat resmi dengan mekanisme yang telah dibuat dalam aturan internal partai. “Maka tentu itu yang akan dilakukan. Jadi bukan pandangan personal,” terangnya. (yan)
