TANJUNG – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2017 hanya mampu tercapai Rp 150 miliar lebih dari target Rp 157 miliar lebih.
Tidak tercapainya target ini lebih banyak bersumber dari sektor-sektor pajak dan retribusi berskala kecil. Yang paling menompang peningkatan PAD bersumber dari pajak-pajak besar yang mampu melampui target. “Target PAD tahun 2017 tidak bisa mencapai, hanya mampu sekitar Rp 150 miliar lebih dari target Rp 157 miliar lebih. Sementara untuk laporan saat ini baru masuk Rp 110 miliar, dan sisanya masih belum diinput di beberapa SKPD,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Utara H Zulfadli, Rabu (3/1).
Ia merincikan, adapun sumber-sumber PAD yang bersumber dari pajak daerah dengan target Rp 87,6 miliar berhasil melampui target sebesar Rp 91,8 miliar lebih. Terdiri dari pajak hotel target Rp 39,2 miliar lebih terealisasi Rp 42,2 miliar lebih, pajak restoran target Rp 19,1 miliar lebih terealisasi Rp 22,4 miliar, pajak hiburan target Rp 900 juta terealisasi Rp 762 juta lebih, pajak reklame Rp 200 juta terealisasi Rp 183 juta lebih, pajak penerang jalan Rp 8,5 miliar tercapai Rp 10 miliar lebih, pajak parkir target Rp 50 juta tercapai Rp 11 juta lebih, pajak air bawah tanah target Rp 85 miliar lebih tercapai Rp 47 miliar lebih, pajak mineral bukan logam dan batuan target Rp 2,8 miliar lebih tercapai Rp 2,1 miliar lebih, pajak bumi dan bangunan target Rp 8 miliar tercapai Rp 6,6 miliar lebih, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) target Rp 8 miliar lebih tercapai Rp 7,2 miliar lebih. “Kalau dari Badan Pendapatan sendiri berhasil melampui target, yang didukung sektor-sektor pajak besar,” jelasnya.
Sementara realisasi PAD dari sektor retribusi daerah dengan target Rp 13 miliar lebih yang tercapai Rp 8,4 miliar lebih. Dengan dua jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum target Rp 4 miliar tercapai Rp 2,9 miliar lebih terdiri dari pelayanan kesehatan puskesmas target Rp 3,4 miliar lebih tercapai Rp 1,9 miliar lebih, pelayanan persampahan target Rp 175 juta tercapai Rp 312 juta lebih, pelayanan parkir di tepi jalan umum target Rp 60 juta tercapai Rp 119 juta lebih, pelayanan pasar los target Rp 350 juta tercapai Rp 433 juta lebih, pengujian kendaraan bermotor target Rp 75 juta tercapai Rp 99 juta lebih. “Ini mungkin masih banyak yang belum menyampaikan laporan, sekarang kita masih input,” tandasnya.
Kemudian, sektor retribusi jasa usaha dengan target Rp 3,1 miliar lebih tercapai Rp 1,3 miliar lebih. Antara lain pemakaian kekayaan daerah target Rp 515 juta tercapai Rp 321 juta lebih, pasar grosis/pertokoan target Rp 150 juta tercapai Rp 149 juta lebih, terminal target Rp 65 juta tercapai Rp 33 juta lebih, tempat khusus parkir target Rp 100 juta tercapai Rp 61 juta lebih, pelayanan kepelabuhan target Rp 400 juta tercapai Rp 121 juta lebih, tempat rekreasi dan olahraga target Rp 1,7 miliar lebih tercapai Rp 413 juta lebih, pemeriksaan kesehatan hewan sudah dipotong target Rp 100 juta tercapai Rp 87 juta lebih. “Yang sangat rendah ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), angka kunjungan tinggi tapi baru tercapai sedikit. Tapi, untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi dinas terkait apa kendalanya, karena mungkin sudah tercapai karena belum melaporkan realisasi terakhirnya,” ucapnya.
