MATARAM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB per 31 Maret 2022 mencapai Rp 1,394 triliun. Tumbuh hingga 17,26 persen dibanding bulan sebelumnya sekitar Rp 1,153 triliun. Capaian tersebut tidak terlepas dari banyaknya pinjaman oleh pelaku usaha sebagai modal awal untuk usahanya.
“Sampai 31 Maret KUR kita sudah salurkan sampai dengan Rp1,394 triliun lebih yang diterima oleh 33.104 debitur,” kata Sudarmanto.
Dijelaskan Sudarmanto, KUR yang diperoleh Rp 1,394 triliun lebih tersebut masih didominasi oleh struktur mikro. Di mana debitur kredit mikro mencapai 26.283 nasabah, dengan nilai pinjaman sekitar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta rupiah. Sedangkan untuk kredit super mikro, yang maksimal permodalannya Rp 10 juta justeru peminatnya turun drastis.
Adapun debitur baru pada kredit super mikro hanya sekitar 3.291 nasabah. Sementara kredit Ultra Mikro (UMi) baru ada 1.351 debitur dan kredit kecil baru 2.719 debitur.
Dari sisi sektor penyaluran masih tertinggi perdagangan besar, pedagang eceran dengan nilai pinjaman mencapai Rp 727,99 miliar dengan jumlah sasaran sebanyak 14.463 debitur. Disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan senilai Rp 445,73 miliar dengan jumlah penerima 13.997 debitur. Industri pengolahan senilai Rp 86,15 miliar dengan sasaran 2.013 debitur, dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan senilai Rp 57,40 miliar dengan sasaran 1.424 debitur.
Sementara untuk sektor penerimaan kredit masih didominasi oleh perdagangan besar eceran dan pertanian yang menguasai 84,16 persen dari total kredit. Penyaluran KUR untuk sektor konstruksi hanya 5 debitur dan pertambangan dan galian hanya 4 debitur yang realisasinya masih kecil.
Penyaluran KUR ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk kembali meningkatkan alokasi pinjaman dengan bunga murah, serta melanjutkan subsidi bunga 3 persen hingga Desember 2022. Disamping untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah juga mendorong peningkatan akses dan pengembangan UMKM melalui peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM yang diatur dalam PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. (cr-rat)
