MATARAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB.
Lantaran, hingga pekan kedua November, TAPD tak kunjung merampungkan draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD 2024 dan kemudian menyampaikan kepada DPRD NTB untuk dibahas. Sementara batasan waktu pembahasan RAPBD itu harus diselesaikan hingga akhir November 2023.
“Apa persoalannya, kok draf KUA PPAS RAPBD belum diselesaikan dan kemudian diserahkan ke DPRD NTB untuk dibahas,” kata Anggota Banggar Ruslan Turmuzi di Kantor DPRD NTB, Selasa kemarin (7/11).
Ia mendesak agar TAPD segera merampungkan draf KUA PPAS RAPBD 2024 dan kemudian menyampaikan kepada DPRD NTB untuk dibahas. “Pekan ini harus sudah diserahkan draf KUA PPAS,” tandasnya.
Ia mengatakan, dalam pembahasan draf KUA PPAS akan lebih menekankan kepada upaya penyehatan terhadap postur APBD sehingga diperlukan waktu yang lebih memadai untuk dibahas. Kendati demikian, ia menyakini pembahasan antara Banggar dan TAPD tetap berkualitas. “Kita yakini pembahasan tetap akan berkualitas,” ungkap politisi PDIP NTB ini.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan mempertanyakan kinerja TAPD karena belum adanya draf KUA-PPAS yang masuk ke DPRD. Sementara batasan waktu pembahasan hingga akhir November ini. Namun begitu, Farin memastikan RAPBD yang akan dibahas diyakini tetap berkualitas meskipun molor.
Menurutnya, fokus yang akan dibahas dalam RAPBD itu, pertama; adalah pemenuhan kewajiban pembayaran utang ke pihak ketiga agar tidak berlarut dan semakin membesar biaya. Kedua, pembahasan kewajiban untuk membiayai pemilu. Karena kewajiban pemprov untuk membiayai penyelenggaran kontestasi di Pilkada NTB 2024.
Ketiga, memastikan pembahasan RAPBD ini dalam rentang yang proporsional termasuk kinerja pendapatan harus diteliti dengan cermat agar pendapatan dan proyeksi ini bisa sesuai. “Dan itu sejumlah poin penting yang harus diprioritaskan,” lugasnya. (yan)
