MATARAM — Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB dan Tim Alokasi Penganggarann Daerah (TAPD) Pemprov NTB, terus intensif melakukan pembahasan terhadap KUA PPAS APBD NTB 2023. Dijadwalkan penandatangan hasil pembahasan KUA PPAS APBD NTB 2023 itu akan dilakukan oleh DPRD NTB dan Gubernur NTB, Rabu hari ini (16/11).
Terkait hasil pembahasan KUA PPAS APBD NTB 2023 tersebut, Wakil ketua DPRD NTB Muzihir menegaskan telah ada titik temu dan kesepakatan bahwa tidak ada lagi penambahan program dalam APBD 2023, baik itu program Pemprov maupun program Pokir Dewan.
Pasalnya, penambahan program itu berpotensi menjadi biang timbulnya utang baru, sebagaimana utang yang membengkak dalam dua tahun terakhir ini. Dimana akibat tidak tercapainya target realisasi pendapatan daerah, sehingga ada program yang tidak bisa terbayarkan (utang). “Tidak ada tambahan program,” tegas politisi PPP itu di ruang kerjanya, Selasa kemarin (15/11).
Dengan sudah dicapainya kesepakatan, yakni tidak ada program baru. Maka Pemprov NTB diharapkan agar lebih fokus terhadap pembiayaan program-program unggulan yang menunjang tercapai RPJMD target visi misi NTB Gemilang. Mengingat pemerintahan Dr Zulkiflimansyah – Dr Sitti Rohmi Djalillah, akan berakhir pada September 2023.
Dengan demikian, diharapkan target RPJMD 2018 – 2023 untuk memujudkan NTB Gemilang bisa tercapai. “Eksekutif akan fokus ke program unggulan saja,” terang Muzihir.
Selain fokus pembiayaan program unggulan, dalam KUA PPAS APBD NTB 2023 juga difokuskan untuk pembayaran pelunasan utang. Sehingga ditargetkan beban utang yang mencapai sebesar Rp553 miliar lebih, bisa terbayarkan di APBD 2023.
Dengan demikian, pada tahun 2024, Eksekutif tidak lagi memiliki beban utang yang bersumber dari program yang ada. “Pemerintahan Zul-Rohmi berakhir September 2023, dan diharapkan tidak meninggalkan beban utang,” ucap Ketua DPW PPP NTB ini.
Sedangkan pembayaran program murni 2022 yang sudah terlaksana, mencapai Rp 150 miliar lebih, yang juga masih dalam proses pembayaran oleh Eksekutif dalam APBD-Perubahan 2022. Dimana progres pembayaran sudah mencapai 70 persen. “Sebelum akhir tahun 2022, semua sudah terbayar ke pihak ketiga,” imbuhnya.
Adapun untuk alokasi anggaran pembiayaan Pilkada serentak 2024. Dia memastikan untuk anggaran pembiayaannya akan dialokasikan melalui anggaran pilkada tahap pertama di APBD 2023. Pasalnya, alokasi anggaran pembiayaan Pilkada serentak 2024 menjadi amanat Undang-Undang.
Meski Muzihir belum bisa menyebutkan rincian besaran anggaran yang pembiayaan Pilkada serentak 2024 yang dialokasikan untuk tahap pertama di APBD 2023.
Puncaknya, alokasi anggaran pembiayaan Pilkada serentak 2024 akan dianggarkan di APBD 2024. “Untuk anggaran Pilkada 2024 kita anggarkan di APBD 2023 untuk tahap pertama. Tapi angka besaran belum bisa saya sebutkan. Karena ini masih berproses,” tandasnya. (yan)
