TALIWANG – Bagi tenaga pendidikan dan kependidikan berstatus non PNS satuan Pendidikan SMA sederajat lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tidak perlu khwatir kehilangan pekerjaan.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, akan mengakomodir pengawai non PNS. Kebijakan itu akan berlaku efektif per 1 Januari tahun 2017 mendatang.
Sekda Sumbawa Barat, Abdul Aziz yang dikonfirmasi kemarin, membenarkan tentang hal itu. Kepastian diakomodirnya tenaga pendidik dan kependidikan SMA sedejarat yang berstatus non PNS, sesuai kesepakatan rapat dengan Sekda Provinsi NTB dengan sekda kabupaten/kota se- Provinsi NTB di Mataram beberapa waktu lalu.
Kesepakatan pengalihan kewenangan SMA sederajat ke Pemerintah Provinsi NTB, diikuti penyerahan personil non PNS. ‘’Pemerintah provinsi menyetujui usulan sekda kabupaten/kota se-NTB. Tenaga pendidik dan kependidikan non PNS diserahkan ke pemprov,’’ katanya.
Terkait hal ini, penyerahan sejumlah kewenangan SMA sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemprov mulai berlaku efektif per 1 Januari 2017 mendatang. ‘’Kita sudah menyerahkan personel pendanaan, sarana dan prasarana serta Administrasi atau Dokumen (P3D) sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat,’’ katanya.
Berdasarkan data P3D SMA sederajat yang diserahkan ke pemprov. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 335 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 177 orang. Tenaga Pendidik sebanyak 298, tenaga kependidikan sebanyak 26 dan pengawas sekolah 13 orang. ‘’Total pegawai PNS dan non PNS bidang pendidikan 512 orang,’’ sebutnya.
Selain itu, kewenangan lainnya telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTB, adalah mereka yang berstatus sebagai PNS, 19 orang di kehutanan, Dinas ESDM 9 orang, tenaga KB 9 orang, penyuluh kelautan dan perikanan 9 orang dan tenaga pengelola terminal tipe B 3 orang serta personil Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi sekitar belasan orang. (is)
