KSB Ditunjuk Jadi Proyek Percontohan Pemungutan PKB

KENDARAAN BERMOTOR: Salah satu potensi penyumbang terbanyak pendapatan asli daerah (PAD) NTB adalah dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang di daerah-daerah potensi ini belum digarap maksimal.

MATARAM—Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pasalnya, potensi untuk meningkatkan PAD dari dua sumber ini masih besar, utamanya yang ada di luar Kota Mataram.

Untuk mengoptimalkan penarikan PAD dari dua sumber tersebut, Dispenda Provinsi NTB menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dan pemungutan PKB dan BBNKB di setiap daerah mereka.

“Untuk tahap awal ini, kami menggandeng Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pilot projek kerjasama Dispenda NTB dalam pendataan dan pemungutan PKB,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Dispenda Provinsi NTB, Ervan Anwar, Selasa kemarin (8/11).

Dalam kerjasama bersama kabupaten/kota, lanjut Ervan, diharapkan nantinya aparat desa/kelurahan bisa turun langsung ke tengah masyarakat untuk membantu intensifikasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dari warganya yang memiliki kendaraan. Dengan demikian, pendapatan dari PKB untuk pembangunan daerah akan lebih optimal lagi, sehingga semakin meningkat.

Untuk pembiayaan pelibatan dari desa/kelurahan dalam intensifikasi PKB di tengah masyarakat, kata Ervan bisa diambilkan intensifnya oleh pemerintah kabupaten/kota setempat dari dana bagi hasil sebesar 30 persen yang diberikan oleh Dispenda NTB. “Harapannya itu Pemkab/Pemkot dapat menyisihkan dana bagi hasil itu kepada aparat desa/kelurahan,” ujarnya.

Ervan mengatakan, saat ini Dispenda NTB dan Bupati KSB telah mencarikan pola kerjasama yang tepat dalam menjalankan pembayaran PKB dan BBNKB melalui perangkat yang ada di daerah.

“Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU akan dilaksanakan tanggal 20 November mendatang bersamaan dengan hari ulang tahun (HUT) KSB. Untuk kabupaten/kota lainnya MoU akan dilakukan saat HUT NTB tangal 17 Desember 2016  mendatang ,” kata Ervan.

Ervan menambahkan, pelibatan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota dalam pendataan dan pemungutan PKB dan BBNKB sebagai salah satu inovasi dan terobosan Dispenda Provinsi NTB untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari dua obyek pajak tersebut.

Karena selama ini, potensi untuk pajak tersebut begitu besar, namun perlu upaya dan terobosan melalui pelibatan langsung aparat desa/kelurahan dengan memberikan intensif diharapkan penerimaan dari sumber tersebut bisa meningkat. “Terobosn dan inovasi yang produktif ini tentunya perlu diikuti oleh UPTD dan Pemkab/Kota lainnya di NTB,” pungkasnyas. (luk)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid