Krisis Air Bersih, Pengusaha Wisata Gili Meno Rugi Rp 77 Miliar

GILI MENO: Imbas dihentikannya layanan air bersih dari PT BAL dan PT GNE, akibat kasus hukum, para pelaku usaha di Gili Meno mengalami kerugian mencapai Rp 77 miliar. Tampak Gili Meno dilihat dari atas. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pelaku usaha pariwisata di kawasan Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, mengaku menderita kerugian yang cukup besar, akibat dari dihentikannya layanan air bersih di destinasi wisata tersebut.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan mengatakan pengusaha perhotelan mengalami kerugian sebesar Rp77 miliar, usai layanan air bersih dihentikan oleh PT Berkat Air Laut (BAL) dan PT Gerbang NTB Emas (GNE) karena terjadi kasus hukum.

“Kemarin saya coba-coba hitung kerugian pengusaha selama 21 hari, sekitar Rp77 miliar,” ungkap Kusnawan, saat dikonfirmasi, kemarin.

Layanan air bersih di Gili Meno sudah dihentikan sejak beberapa hari lalu. Penghentian layanan air bersih ini membuat sektor pariwisata di Gili Meno terpuruk. “Ada sekitar 120-an pelaku usaha pariwisata yang tidak bisa melakukan usahanya di Gili Meno,” ujarnya.

Disampaikan Kusnawan, sektor pariwisata di kawasan Tiga Gili baru saja bangkit pasca gempa 2018, dan pandemi COVID-19. Kemudian jika persoalan air bersih di kawasan Gili Meno dan Trawangan tak teratasi, maka sektor pariwisata Lombok Utara akan semakin terpuruk.

Baca Juga :  Data Covid-19 NTB Masih Semrawut

Bahkan saat ini, imbas dihentikannya layanan air bersih, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke Gili Meno. Ada wisatawan yang meminta check out lebih awal, karena tidak adanya suplai air bersih. Pun ada juga ternak warga yang masuk hotel mencari air minum di kolam hotel.

“Jadi banyak sekali, ada yang mengeluh harus membeli air galon, membeli air suling, bahkan ada juga yang sewa tandon dengan nilai Rp2,5 juta,” tutur Kusnawan.

Berikut juga Gili Trawangan, terancam krisis air bersih. Karena PT Tiara Citra Nirwana (TCN) yang melayani air bersih di Gili Trawangan akan menghentikan layanan mulai 13 Juni 2024. Kondisi ini akan semakin memperburuk sektor pariwisata di Gili Trawangan.

Padahal saat ini kunjungan wisatawan sedang meningkat, dimana tingkat hunian kamar hotel di kawasan Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan di atas 70 persen. “Jika layanan air bersih di Gili Trawangan juga dihentikan, maka kerugian yang dialami pelaku usaha pariwisata semakin besar. Sementara untuk pemulihan akan butuh waktu yang lama,” jelasnya.

Baca Juga :  Lombok Sumbawa Motocross 2023 Diusut Kejati, Kadispar NTB : Siap Kembalikan Kalau Ada Temuan

Terhadap persoalan ini, Kusnawan menyatakan pihaknya sudah bersurat ke Bupati Lombok Utara, DPRD Lombok Utara, Dinas Pariwisata Lombok Utara, Polda NTB, hingga Pj Gubernur NTB, agar segera menyikapi persoalan krisis air bersih di Gili Meno.

Terlepas dari persoalan hukum yang sedang berjalan, Kusnawan meminta Pemkab Lombok Utara melalui PDAM setempat, agar bertanggungjawab atas krisis air bersih di Gili Meno. Dia meminta agar layanan air bersih di Gili Meno kembali normal, karena sudah lama suplai air bersih dihentikan.

PDAM Lombok Utara juga harus memastikan suplai air bersih tetap ada, dengan cara apapun, pasca dihentukannya layanan oleh PT BAL dan PT GNE.

“Karena ini hajat hidup orang banyak, dan dilindungi undang-undang. Kita sebagai pelanggan jangan dibenturkan terkait masalah persaingan bisnis dan politik. Yang paling clear adalah PDAM harus bertanggungjawab terhadap suplai air itu, baik di Gili Meno maupun Gili Trawangan,” tegas Kusnawan. (rat)

Komentar Anda