Krisis Air Bersih,  Pariwisata Gili Meno  Mulai Ditinggalkan Wisatawan

Karyawan Hotel di Gili Meno membeli air bersih untuk kebutuhan sehari - hari. (Ist)

MATARAM – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Jamaludin Maladi mengaku khawatir pariwisata di Gili Meno maupun Gili Trawangan ditinggalkan oleh wisatawan, karena persoalan krisis air yang berkepanjangan, terutama di Meno. Belum lagi persoalan Trawangan yang suplai air bersihnya akan diberhentikan, maka hal ini semakin berdampak kepada pariwisata di tiga Gili (Trawangan, Meno, Air).

Keluhan tidak adanya air bersih ini bukan hanya datang dari warga sekitar ataupun pelaku usaha di Gili Meno, tetapi dari para wistawan yang berkunjung ke gili. Sebagaimana diketahui tiga Gili menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun domestik.

“Kami dari Dinas Pariwisata dan pelaku usaha industri pariwisata khawatir tamu kabur. Apalagi bentar lagi high season,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi, Rabu (19/6).

Terkait kelangkaan air bersih di daerah wisata NTB, terutama Gili Meno dengan kasus yang terjadi saat ini karena PT BAL yang mengelola air tersandung kasus hukum. Kemudian ada informasi juga di Gili Trawangan akan terjadi hal yang serupa, tetapi beda kasus, ternyata ada indikasi pembuangan limbah kelaut sehingga dihentikan operasionalnya.

“Ini menjadi PR bersama antara Kabupaten Lombok Utara dan Pemprov NTB, termasuk pemerintah pusat. Bagaimana solusinya di Gili Meno yang saat ini belum selesai bisa segera selesaikan. Ditambah di Trawangan juga,” ungkap Jamaludin.

Dikatakan, Pemkab KLU sendiri ada wacana jangka pendek dan jangka panjang persoalan air bersih ini. Di mana ada wacana akusisi aset PT BAL yang ada tersangkut hukum. Kemudian harapannya para pelaku industri pariwisata, Pemkab KLU supaya ada suplai air dari darat atau dari Gili Air ke Meno.

“Untuk penangan jangka pendek, Pemprov NTB dalam hal ini pak Pj gubernur dapat bersurat ke Polda NTB dan Kejaksaan yang terkait dengan kasus ini untuk dapat memerintahkan lagi direktur perusahaan PT BAL ini untuk dapat melanjutkan lagi proses operasional air laut menjadi air tawar,” imbuhnya.

Terlebih untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki lokus utama PAD besar dari retribusi wisata, kemudian akomodasi 10 persen dan pajak10 persen, tentu dengan kesempatan bahwa yang utama dan terdepan menyelesaikan masalah ini adalah pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

“Kami sudah sampaikan ke Bappenas bisa tidak diberikan anggaran kepada destinasi nasional. Karena perjalanan pariwisata kita sudah bagus dari Bali ke tiga Gili, dari Bali ke Senggigi,” tutupnya. (luk)

Komentar Anda