TANJUNG – Masyarakat yang mengalami krisis air bersih di sejumlah titik belum mendapatkan perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara.
Atas kondisi seperti ini mendapatkan atensi dari anggota dewan Lombok Utara supaya pihak BPBD cepat tanggap mengantisipasi krisis air bersih yang melanda masyarakat dengan menyaluarkan bantuan air bersih. “BPBD harus segera mengambil langkah taktis untuk mengurangi beban masyarakat akan air bersih. Dan tidak mesti menunggu laporan masyarakat baru kemudian menyalurkan air bersih,” kesal Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara M. Sainur, Rabu (5/7).
Legislator asal Desa Salut Kecamatan Kayangan ini menyebutkan, di dapilnya saja masih banyak dusun-dusun yang terpantau kesulitan air bersih hingga kini. Pasalnya, akses air bersih melalui pengadaan sarana prasarana perpipaan Mursemalanag belum tuntas dikerjakan. “Di Salut saja ada 5 dusun yang pasti krisis air bersih tiap musim kemarau. Masing-masing di Lokok Beru, Samik Rindang, Salut Bawah, Mursinjong dan Tanak Sebang. Jumlah KK di tiap Dusun rata-rata lebih dari 100 KK,” ungkap Sainur.
Sementara di Desa Selengen, berlokasi di Dusun Pawang Timur dan Pawang Barat yang juga masih kesulitan air bersih sampai saat ini. “Masyarakat di dusun-dusun tersebut kesulitan air karena memang tidak ada sumber air yang bisa diandalkan. Terkecuali sarana perpipaan Mursemalang aktif dan beroperasi, maka masyarakat tidak kekeringan lagi,” bebernya.
Menurut politisi PAN ini, semestinya BPBD sudah mulai turun menyalurkan air bersih kebutuhan masyarakat. Mengingat peta air titik-titik krisis air beraih sudah diketahui oleh Pemkab melalui SKPD teknis. “Seharusnya sudah dikenal baik kondisi warga, bahwa pada bulan Juni – Juli kekeringan sudah mulai melanda. BPBD kita minta tanggap jangan tunggu laporan masyarakat baru turun,” tandasnya.
Ia menegaskan, BPBD di tingkat Kabupaten harus memiliki inovasi dalam pelayanan air bersih. Mengingat di bawah, BPBD mempunyai Tim Reaksi Cepat (TRC) kebencanaan yang bisa mempercepat akses informasi dari bawah ke atas (Kabupaten). “Kami juga melihat kuota penyaluran terbatas, kita dorong supaya usulan BPBD ke depan diperbanyak. Kami tidak mau dengar ada kendala seperti kekurangan BBM dan sebagainya sehingga berdampak pada kesulitan masyarakat semakin kronis,” katanya.
Plt Kepala BPBD Lombok Utara Iwan Maret Asmara dihubungi dan dikirimkan pesan singkat belum memberikan tanggapan terhadap kondisi masyarakat tersebut. Namun, sebelumnya Iwan menyatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan titik-titik rawan kekeringan dan sudah bersurat kepada kecamatan serta desa perihal menghimbau melaporkan ketika terjadi krisis air bersih. Karena pihaknya tidak bisa turun tanpa adanya laporan yang pasti dari masyarakat, guna tidak salah menyalurkan air bersih. (flo)
