KPUD NTB Jamin Pengelolaan Anggaran Transparan

Lalu Aksar Anshori

MATARAM — Kendati anggaran yang  diperuntukkan bagi KPU dalam pembiayaan pilkada NTB 2018 masih dibahas Tim Alokasi Anggaran Daerah (TAPD) Pemprov dan DPRD NTB, KPUD NTB menjamin pengelolaan anggaran bakal transparan dan tepat sasaran.

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori, mengatakan, KPUD sebagai salah satu pilar pendukung demokrasi di daerah, maka  pengelolaan anggaran tahun 2017 di 11 Satker KPUD provinsi dan kabupaten kota se-NTB bakal dilangsungkan transparan, tepat sasaran dan tepat waktu.

Baginya,  itu tidak bisa ditawar-tawar, karena hanya dengan pengelolaan anggaran yang baik, transparan dan akuntabel akan dapat mewujudkan tujuan kelembagaan KPU secara keseluruhan, khususnya dalam pembangunan Demokrasi di daerah.

" Transparan, akuntabel dan tepat sasaran dalam pengelolaan anggaran mutlak harus dilakoni KPUD kedepan," katanya kepada Radar Lombok kemarin.

KPUD NTB pun sudah membuktikan dalam pengelolaan anggaran tahun 2016. Dimana, lanjutnya, KPUD NTB dalam level nasional mendapat penghargaan sebagai satker yang tertib dalam pengelolaan program dan anggaran. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama, koordinasi dan kinerja yang baik yang telah ditunjukkan oleh KPUD kabupaten/kota se- NTB. Karena itu, kinerja baik yang telah ditunjukkan itu harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan anggaran 2017 mendatang.

 Terkait dengan dukungan program tahun 2017, Lalu Aksar Ansori mengingatkan agar data dukungan program yang dibuat benar-benar mengacu kepada renstra 2015-2019 yang telah disusun serta memperhatikan data wilayah yang masing-masing. Dengan adanya renstra yang dibuat masing-masing satker dan dipergunakannya data dukung yang bersumber dari daerah, maka secara bertahap KPUD akan mewujudkan pola perencanaan bottom-up.

BACA JUGA :  PASI NTB akan Turunkan 9 Atlet

 Selain itu, tidak kalah pentingnya, dalam pengelolaan program dan anggaran adalah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kalau selama ini ada kesan penyusunan LAKIP hanya menggugurkan kewajiban,  maka kedepan penyusunan LAKIP harus dilaksanakan serius. LAKIP mencerminkan kinerja institusi baik buruknya kinerja satker akan tergambar dalam LAKIP. " Sebab itu seluruh program, kegiatan dan capaiannya harus tertuang secara lengkap dalam LAKIP, agar kedepan kinerja KPUD secara keseluruhan lebih meningkat lagi," tandasnya.

 Aksar menambahkan, bahwa KPUD harus dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien. Program-program yang telah diusulkan oleh KPUD kepada pemda belum tentu semuanya bakal mendapat dukungan alokasi anggaran yang memadai. " Namun demikian, dengan keterbatasan anggaran harus dapat mewujudkan output program dengan efektif dan efisien, " imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB  Ali Ahmad mengatakan, DPRD Provinsi NTB dan TAPD Pemprov NTB bakal mengakomodir usulan anggaran pilkada NTB di RAPBD 2017 sesuai dengan besaran usulan disampaikan KPU sebesar Rp 35 miliar. " Anggaran diakomodir di RAPBD 2017 tidak jauhlah dari besaran usulan KPU," katanya.

Kendati, Ali Ahmad enggan menyebutkan besaran secara pasti di RAPBD 2017 anggaran  yang  diperuntukkan bagi pembiayaan tahapan di pilkada NTB di tahun 2017,namun, ia memastikan komisi I selaku mitra kerja KPUD Provinsi NTB sudah memperjuangkan usulan anggaran disampaikan  sebagai pembiayaan tahapan pilkada di tahun 2017 harus diakomodir dalam RAPBD 2017.

" Berapa besaran anggaran diakomodir di RAPBD 2017, ini masih kita bahas. Tapi tidak jauh dari usulan KPU NTB," jelasnya.(yan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaIngin Jadi Polisi
Berita berikutnyaMenko Maritim Deadline Sepekan