MATARAM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB segera akan mulai pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB 2018 mendatang.
Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori menargetkan pembahasannya bisa dilakukan bulan ini. Sebelumnya, KPU sudah menyampaikan draf dokumen rancangan anggaran bagi pembiayaan pilkada serentak 2018 kepada TAPD Pemprov NTB. Dikatakan, draf dokumen rancangan alokasi pembiayaan pilkada NTB 2018, sejak akhir Mei lalu sudah dirampungkan penyusunannya." Target kita anggaran pilkada 2018 harus ikut dibahas dengan RAPBD 2017," paparnya Selasa kemarin (12/7).
Selain dengan TAPD Pemprov NTB, pihaknya juga akan melakukan pembahasan dengan 3 KPU kabupaten kota menggelar pilkada serentak yakni kabupaten Lombok Timur, kabupaten Lombok Barat dan kota Bima.
Dalam pembahasan tersebut akan dibicarakan terkait sharing anggaran dengan kabupaten kota menggelar pilkada serentak 2018.
Meski begitu, keputusan akhir terkait dengan sharing anggaran baik pemprov dan kabupaten kota ada di gubernur dan bupati/ wali kota.
" Kita akan bicarakan item – item mana saja memungkinkan untuk dilakukan sharing anggaran, dan kita hanya bertugas memberikan masukan saja," terangnya.
Dalam draf disusun pihaknya itu rancangan alokasi pembiayaan dibutuhkan KPU bagi pelaksanaan pilkada serentak 2018 mencapai sekitar Rp 120 miliar lebih. Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan rapat konsultasi dengan KPU RI terkait dengan beberapa item menjadi pembiayaan." Ada beberapa ketentuan kita putuskan bersama dengan KPU RI dan Pemprov," imbuhnya.
Pihaknya harus menyepakati dengan pemprov terkait pengalokasian anggarannya, apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
Karena itu, perlu ada kesamaan pandangan dan persepsi terkait item pembiayaan pilkada serentak 2018. Tak hanya dengan gubernur tapi juga bupati/ wali kota yang menggelar pilkada 2018.
Pihaknya berharap alokasi anggaran pilkada serentak 2018 harus sudah dianggarkan dalam APBD 2017.Tahapan pilkada serentak 2018 sudah mulai dilaksanakan pada awal 2017. " Sebab itu, dalam pembahasan RAPBD 2017 pada pertengahan tahun ini. Alokasi anggaran pilkada NTB harus sudah dibahas dan dimasukkan," jelasnya. (yan)
