MATARAM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB memastikan sudah menyampaikan draf rancangan anggaran bagi pembiayaan pilkada serentak 2018 kepada pemerintah daerah (Pemda).
Pihaknya tinggal menunggu jadwal pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB. " Tinggal kita tunggu jadwal pembahasan dengan pemda,'' kata ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori kepada Radar Lombok Senin kemarin (30/5).
KPU provinsi NTB sejak pertengahan Mei lalu sudah merampungkan penyusunan draf alokasi kebutuhan anggaran bagi pembiayaan pilkada NTB yang akan dilangsungkan pada tahun 2018. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal bagi pembahasan draft rancangan anggaran tersebut dengan TAPD pemprov NTB. " Kita berharap secepatnya ada jadwal pembahasan dengan TAPD pemprov," paparnya.
Selain dengan TAPD Pemprov NTB, pihaknya juga akan melakukan pembahasan dengan 3 KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak. Yakni kabupaten Lombok Timur, kabupaten Lombok Barat, dan kota Bima. Dalam pembahasan tersebut akan dibicarakan terkait sharing anggaran. Meski demikian, keputusan akhir terkait dengan sharing anggaran baik pemprov dan kabupaten/kota ada di kepala daerah.
Dalam draf disusun pihaknya itu rancangan alokasi pembiayaan dibutuhkan KPU bagi pelaksanaan pilkada serentak 2018 mencapai sekitar Rp 120 miliar lebih. Pihaknya harus menyepakati dengan pemprov terkait pengalokasian anggarannya, apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Karena itu, perlu ada kesamaan pandangan dan persepsi terkait item pembiayaan pilkada serentak 2018. Tak hanya dengan Gubernur tapi juga Bupati/ Wali Kota yang menggelar pilkada 2018." Dalam pembahasan RAPBD 2017 pada pertengahan tahun ini, alokasi anggaran pilkada NTB harus sudah dibahas dan dimasukkan," lugasnya. (Yan)
