KPPU Yakin Menang Hadapi Bambang Koko cs

Aru Armando (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait perkara nomor 20/KPPU-L/2015, belum bisa dieksekusi sampai saat ini.  Pasalnya, tiga perusahaan milik Bambang Koko cs yang dihukum telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, Aru Armando tidak gentar dengan langkah hukum yang diambil Bambang Koko cs. "Sudah biasa kita hadapi keberatan, tembusannya juga sudah saya terima. Kita yakin menang kok hadapi keberatan ini," ujarnya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (16/11).

Sepanjang perjalanan KPPU menghadapi keberatan dari terlapor, sekitar 73 persen dari berbagai aduan berhasil dimenangkan. Hal itu pula yang membuat Aru cukup optimis bisa memenangkan putusannya di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, apabila KPPU dimenangkan oleh PN Mataram, pelapor masih memiliki kesempatan untuk melakukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Kalau di MA juga kita lebih sering dimenangkan, presentasenya malah lebih besar dibandingkan di PN," tutur Aru Armando.

Disampaikan Aru, PN Mataram memiliki waktu selama 30 hari untuk memutuskan keberatan dari terlapor. Saat ini KPPU sedang mempersiapkan diri menghadapi sidang perdana, yang kemungkinan mulai digelar pekan depan.

Bambang Koko cs mengajukan keberatan ke PN Mataram atas putusan KPPU yang menjatuhkan hukum bersalah dalam praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Bambang Koko Cs didenda membayar kerugian ke negara.

Dalam putusannya KPPU  memutuskan telah terjadi persekongkolan dalam tender proyek di Balai Jalan Nasional (BJN). KPPU kemudian menghukum PT Lombok Infrasturktur Utama dengan membayar denda sebesar Rp 9.056.479.194,00, PT Bunga Raya Lestari membayar denda sebesar Rp 3.027.656.394 dan PT Aria Jaya Raya membayar denda sebesar Rp 2.029.778.604,00.

Ketiga perusahaan tersebut telah terbukti melakukan persekongkolan agar bisa memonopoli proyek di BJN dengan keterlibatan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP). Proyek yang dipermainkan senilai Rp 242 miliar yaitu Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 1 yang dimenangkan oleh PT Lombok Infrasturktur Utama, pembangunan jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2 yang dimenangkan oleh PT Aria Jaya Raya, Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 4 yang dimenangkan oleh PT Lombok Infrasturktur Utama dan paket pelebaran jalan Keruak-Pantai Ping-Tanjung Ringgit 02 yang dimenangkan oleh PT Bunga Raya Lestari.

Selain itu, saat ini KPPU Surabaya juga sedang mengumpulkan data untuk membongkar pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang terjadi di NTB. Misalnya terkait dengan pembelian tembakau virginia yang diduga terjadi praktek kemitraan yang tidak saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan. "Kita akan kumpulkan data dari Dinas Perkebunan dan juga minta pendapat APTI NTB," katanya.

Praktek pembelian tembakau virginia diduga melanggar UU. Pasalnya, standar mutu atau grid tembakau ditentukan oleh perusahaan. Begitu juga dengan penetapan harga yang berpotensi adanya permainan dilakukan oleh pihak perusahaan. "Saya melihat kasusnya sama dengan yang di Madura, atau soal harga susu segar di Malang," tutup Aru Armando.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Nurdin Ranggabarani memberikan semangat dan dukungan moril kepada KPPU. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh pengusaha yang berwatak jahat.

Ditegaskan, putusan KPPU yang menghukum pelaku monopoli proyek sudah tepat. Selama ini praktek haram tersebut sulit terendus karena juga dibacking oleh orang-orang kuat. "Jangan takut, memang harus dihukum mereka itu biar ada efek jera. Jangan pengusaha-pengusaha ini hanya pikirkan keuntungan saja," katanya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid