KPK Temukan Banyak Penyimpangan Dana Desa

Aris Dedy Arham (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pemerintah Pusat menggelontorkan dana sebesar Rp500 triliun sejak 2015-2023, kepada 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Namun dengan dana sebesar itu, target penuntasan kemiskinan ternyata belum tercapai. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa turun di angka sebesar 6,5 – 7,5 persen, tetapi dari desa angka kemiskinan rata-rata masih tinggi, 12,2 persen.

Selanjutnya kejahatan penyimpangan penggunaan dana desa alias korupsi pun merajalela. Dimana berdasarkan data Kapolri yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat penyelewengan dana atau korupsi di desa meningkat.

Pada tahun 2022 saja tercatat ada 851 kasus korupsi dengan jumlah pelaku 973 orang. Dimana 50 persen pelaku korupsi tersebut, adalah perangkat desa, mulai dari kepala desa, bagian keuangan atau bendahara, hingga sekretaris desa.

“Dengan pertimbangan seperti itu, angka (penurunan) kemiskinan yang belum tercapai, dan angka kejahatan penyimpangan penggunaan dana desa yang banyak. Maka pihak KPK menginisiasi program desa anti korupsi,” kata Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Aris Dedy Arham, di Mataram, Kamis (13/6).

Dari pengalaman KPK di lapangan, Aris menjelaskan penyebab perangkat desa ini salah dalam penggunaan dana desa, pertama karena kepala desa tidak paham mengenai peraturan menteri desa. Menurutnya dalam penggunaan dana desa ada panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, setiap tahun. “Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan dana desa itu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan menjadi temuan,” bebernya.

Baca Juga :  Dua Rider NTB Sukses Podium Pertama Final Race One Prix 2022

Selanjutnya ada juga yang memang terindikasi kesengajaan dari perangkat desa. Karena seperti diketahui, bahwa menjadi kepala desa itu tidak murah, tetapi ada biaya yang harus dibayar ketika proses pemilihan kepala desa.

Sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa ini dimanfaatkan oleh kepala desa untuk mengembalian biaya pada saat mencalonkan diri menjadi kepala desa. “Secara garis beras ini karena tidak tahu. Namun kalau tidak tahu saja, masih bisa kita atasi dengan pembinaan,” ucapnya.

Walaupun begitu, KPK tidak memiliki kewenangan dalam menangani kasus perangkat desa. Tetapi KPK tugasnya menangani kasus yang tindak pidananya itu dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara. “Secara undang-undang KPK memang terbatas kewenangannya. Yang bisa menangani kasus itu ya Kepolisian dan Kejaksaan. Data-data yang kami dapat pun dari Polri,” ujarnya.

Di sisi lain, ada keterbatasan pemerintah provinsi untuk bisa melakukan pengawasan ke desa-desa. Pasalnya, desa di setiap daerah banyak, tetapi anggaran yang didapatkan cukup terbatas. Sehingga sulit rasanya Inspektorat dari Kabupaten/Kota bisa melakukan pengawasan kepada setiap desa. “Makanya disini konsep dari desa anti korupsi itu adalah kita mengedepankan peran dari masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa,” jelasnya.

Baca Juga :  Masyarakat Gili Panik Kekurangan Air

Sekali lagi KPK mengimbau kepada perangkat desa untuk menerapkan nilai-nilai integritas, seperti jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. “Itulah yang kita harapkan dengan perangkat desa bisa mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi itu,” ujarnya.

Dalam program desa anti korupsi ini, KPK bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Untuk di NTB, pada tahun 2022 KPK menjadikan di Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai desa anti korupsi.

“Tahun 2023 kami berkoordinasi dengan provinsi untuk melakukan reflikasi. Masa-masa kita untuk menyusun strategi dilakukan tahun 2024. Hari ini kita kick off melakukan bimbingan teknis perluasan,” ujarnya.

Program desa antikorupsi ini kata Aris, sifatnya berkelanjutan. Maka KPK kembali mengunjungi Desa Kumbang pada tahun 2024. KPK ingin memastikan Desa Kumbang tetap menerapkan seluruh indikator yang ada, seperti peran masyarakat di desa tersebut.

Hasilnya, Desa Kumbang masih konsisten dan transparan, yang dibuktikan dari website Desa Kumbang yang cukup aktif memberitakan kegiatan-kegiatan desa mereka. Berikut sosial media digunakan untuk mewujudkan transparansi penggunaan keuangan desa. “Kami mengharapkan Desa Kumbang ini menjadi salah satu desa yang menyebarkan mengenai desa anti korupsi,” harapnya. (rat)

Komentar Anda