KPK Selidiki 14 Kasus Korupsi di NTB

MELAWAT: Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar bersama rombongan saat berkunjung ke Kejati NTB, kemarin. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Lawatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pantauli Siregar bersama rombongan ke NTB, tak sekadar untuk memberikan kuliah umum tentang integritas. Tapi Lili juga melanjutkan lawatannya dengan mengunjungi sejumlah tempat yang dianggap penting di NTB, Selasa (29/6). Beberapa di antaranya Kejati, Polda, dan Dikbud Provinsi NTB.

Dalam kunjungannya, Lili mengaku ada 14 kasus dugaan korupsi yang menjadi atensinya di wilayah NTB. Meski tak bersedia merincikan belasan kasus itu, tapi Lili mengaku KPK sudah mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Semua kasus ini masih berada di seputaran wilayah NTB. ‘’Spesifiknya saya tidak ingat persis yang mana saja,” kilah Lili saat ditemui dalam kunjungannya ke Kejari NTB, kemarin.

Sebagai gambaran, sambung Lili, yang menjadi atensi KPK adalah kasus yang dugaan kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar. ‘’”Kemudian kasus yang menyentuh kepala daerah,” bebernya.

Karenanya, Lili mengaku, kunjungannya ke aparat penegak hukum di NTB dalam rangka koordinasi upaya pencegahan dan pendidikan serta supervisi dalam penanganan perkara. Hal ini merupakan kegiatan rutin guna memastikan, apakah ada kendala atau apakah rekomendasi terkait untuk beberapa yang supervisi KPK mengalami kemajuan atau tidak. Jika ada kendala  dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, KPK ingin mengetahui kendalanya seperti apa. “Apakah menghitung kerugian negara, menghadirkan saksi, melacak aset, atau soal DPO dan persoalan lainnya,” ujarnya.

Namun, dari hasil pertemuannya dengan Kajati dan Kapolda NTB, Lili mengaku, tak ada kendala dominan dalam penanganan kasus korupsi di NTB. Karena setiap kasus memiliki kendala masing-masing. Misalnya, dalam hal menghitung kerugian negara ada keterbatasan anggaran, kesulitan menghadirkan saksi, atau keterbatasan dana membayar ahli. ‘’Selain itu teman-teman di kepolisian dengan kejaksaan berbeda pandangan sehingga tak kunjung menemui titik temu. Pada akhirnya berkas bolak-balik terus. Jadi setiap kasus berbeda-beda kendalanya. Tidak bisa digeneralisir,” katanya.

BACA JUGA :  Kajati Heran Bos PT Sinta Covid-19 Berbulan-bulan

Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengapresiasi kunjungan KPK untuk melakukan koordinasi dengan pihaknya dan memberikan arahan dalam penanganan perkara. Ia juga berharap dengan koordinasi dari KPK dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. “Sepakat bahwa kita harus mendukung KPK melakukan pencegahan dan perbaikan sistem, sebab itu penting. Tapi, penindakan tetap harus ada untuk efek jera,” tegas Iqbal.

Sedangkan Kajati NTB, Tomo Sitepu  sepakat bersinergi untuk mengoptimalkan peran dan kewenangannya, baik dalam penindakan maupun pencegahan korupsi. “Kami berharap KPK akan mendampingi Kejati dalam sejumlah kasus yang sedang ditangani,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha dalam kunjungannya ke Dikbud NTB menyatakan, impelentasi pendidikan antikorupsi ini sejatinya harus dibarengi dengan regulasi. Di NTB sendiri yang terdiri dari 10 kabupaten/kota belum memiliki regulasi tersebut. Karenanya, kegiatan monitoring itu tidak lain untuk berkoordinasi secara teknis terapan impelentasinya. Salah satunya dengan menerbitkan dulu regulasi tersebut. ‘’Kenapa kita meminta regulasi. Hal ini tidak lain nanti jika ada anggaran untuk penguatan kepala sekolah dianggarkan melalui APBD. Bahkan saat koordinasi sendiri sudah ada komitmen untuk menindaklanjuti membuat regulasi,’’ kata Aida.

Menurut dia, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, baru 14 provinsi yang sudah memiliki regulasi. Provinsi yang sudah memiliki regulasi tersebut meminta KPK untuk memandu teknis impelentasinya. ‘’Kalau sudah punya regulasi tersebut, kita mendukung program-program penguatan dari kepala sekolah maupun guru melalui workshop,’’ ujarnya.

BACA JUGA :  Varian Delta Pengaruhi Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB

Soal regulasi secara teknis, Aida menerangkan, regulasi tersebut membuat tentang mengimpelentasikan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan. Baik dijenjang Sekolah dasar (SD), SMP maupun SMA. ‘’Bentuknya diintegrasikan dengan mata pelajaran (mapel) seperti PPKN, agama, atau di muatan lokal,’’ terangnya.

Untuk level nasional, sambung dia, pada Desember 2018 KPK, Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, dan Kemendagri sudah sepakat PAK harus menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diajarkan kepada seluruh siswa dan mahasiswa di level pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Tahapan ini merupakan koordinasi atas proses implementasi PAK pada satuan pendidikan. ‘’Sekurangnya ada lima tahapan yang harus dilakukan setelah pemda menerbitkan regulasi, yaitu dengan menyusun rencana kerja, mengalokasikan anggaran, sosialisasi peningkatan kompetensi kepala sekolah dan tenaga pengajar, serta pendataan sekolah yang telah mengimplementasi PAK,’’ pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan mengaku, salah satu impelentasi dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter yang dilauncing oleh Presiden di istana Tambak Sirih. ‘’Saya mengetahui semua itu karena saya salah satu fasilitator mengambil bagian dalam merumuskan di mana masuknya pendidikan karakter, antiteroris, antinarkoba, antiradikal dan lain sebagainya,’’ jelasnya.

Kata Aidy, pihaknya telah melakukannya di sekolah bahkan tadi sudah dilaporkan mulai dari pembiasaan, menjadi bagian di ekstrakurikuler dan integrasi. Artinya menitip di Mapel Agama, sosiologi, PKN. yang diinginkan saat ini oleh KPK supaya masuk di muatan lokal. ‘’Dorongan untuk membuat regulasi, kita akan atensi dan tindaklanjuti. Saya berterima kasih kepada KPK yang telah datang ke Dikbud NTB sehingga kita tahu apa yang belum dilakukan,’’ ucapnya. (der/adi)