KPK Ingatkan Jangan Ada Biaya Ketuk Palu APBD

RAPAT KOORDINASI : Pemerintah Kota Mataram menggelar rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan KPK. (Ali Ma'shum/Radar Lombok)

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tak melakukan penyimpangan dalam proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengesahan APBD disebut KPK cukup rentan terjadi praktek tindak pidana korupsi.

Modusnya adalah pemberian uang ketuk palu sebagai persetujuan pengesahan APBD. ” Praktek seperti itu tolong jangan dilakukan. Kami tidak akan membiarkan,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria usai rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan jajaran Pemkot Mataram di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (11/6).

Menurut dia, modus uang ketuk palu pengesahan cukup banyak terjadi di daerah dan dibongkar KPK. Karen itu harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pemerintah daerah di tanah air. ” Kan banyak itu seluruh anggota dewannya masuk penjara,” katanya.

Peringatan KPK sangat keras. Bahkan pengusutan bisa dilakukan bisa mundur jauh beberapa tahun sebelumnya. Karena kadaluarsa perkara yang bisa diusut ke belakang adalah 18 tahun. ” Kedaluarsa perkara itu saya harus sampaikan 18 tahun. Kalau mau coba-coba dan ketahuan,masih ada waktu 18 tahun untuk mentersangkakan mereka,” ungkapnya.

Baca Juga :  Satgas TPPO Gerebek Kantor Pengiriman PMI

Untuk di Kota Mataram kata dia, belum ada rapat khusus yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram dan tim badan anggaran (Banggar) DPRD setempat. ” Lebih enak lagi kalau keduanya ada kita undang. Tapi sekarang belum ada,” terangnya.

Meski demikian, KPK memaklumi cukup sulit untuk menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan seluruh pihak. Terlebih mendekati pemilihan kepala daerah dan pergantian anggota DPRD. ” Tapi biasanya kita bisa gelar rapat kecil hanya dengan TAPD dan Banggar,” jelasnya.

Untuk itu, Dian menekankan Kota Matatam agar berpikir ulang jika tidak ingin tersandung permasalahan hukum. Peringatan KPK cukup keras dan siap menindaklanjuti laporan ataupun temuan langsung di lapangan. ” Jangan coba-coba ya,” katanya.

Baca Juga :  Tidak Daftar Caleg, Mori Hanafi Diminta Hengkang dari Gerindra

Diimbau lebih jauh, sejumlah praktek lainnya agar dihindari dalam penyusunan APBD. Seperti dana pokok pikiran (Pokir) titipan atau siluman yang bisa dimasukkan dalam APBD. ” Kami kan punya data tidak perlu saya sebutkan. Nanti kami perlu klarifikasi,” terangnya.

Data kata KPK sudah dimiliki. Tetapi upaya pencegahan masih dikdepakan. ” Kita laporan kan banyak. Istilahnya begini, disampaikan dulu dan diviralkan. Kalau tidak punya rasa malu ya geser kamar. Itu saja,” pungkasnya.

Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, tidak ada modu ketok palu di Kota Mataram. Pemkot Mataram memastikan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut sudah diberlakukan sejak wali kota jauh sebelumnya. ” Saya pastikan itu tidak ada. Kita kan sudah dievaluasi dan dikroscek juga,” katanya.(gal)

Komentar Anda