KPK Dorong Pemprov NTB Benahi Layanan TKI

Basaria Panjaitan

MATARAM— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam upaya pembenahan layanan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara komprehensif, khususnya dalam pembentukan Program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, masih banyak praktik penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi pada layanan TKI. Sementara, jika mencermati data BNP2TKI terkait jumlah penempatan TKI yang berasal dari Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir sejak 2012 hingga September 2016 tercatat 253.256 orang atau rata-rata 50.651 orang per tahun. Jumlah tersebut mencapai 13 persen  dari rata-rata penempatan TKI secara nasional dalam 5 tahun terakhir yang berjumlah 376.915  orang per tahun.

Dengan persentase jumlah penempatan TKI tersebut, maka TKI dari Provinsi NTB menyumbang remitansi kurang lebih sebesar Rp 17 triliun per tahun. “Kondisi tersebut sangat kontras dengan besarnya kontribusi para TKI yang kerap disebut sebagai ‘Pahlawan Devisa’ terhadap perekonomian negara ini, tapi justru jadi obyek eksploitasi, intimidasi, dan penipuan,” kata Basaria  beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, besarnya kontribusi TKI terhadap perekonomian negara dalam bentuk remitansi yang mencapai USD 9,4 miliar atau sekitar Rp 130 triliun (data secara nasional 2015), maka negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan bagi warganya yang telah dan/atau ingin menjadi TKI.

Dengan kondisi ini, KPK mendorong semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen dan berupaya memperbaiki layanan TKI. Fokus KPK dalam melakukan fungsinya sebagai trigger mechanism ini dilakukan melalui kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan deteksi dalam tata kelola layanan TKI yang meliputi evaluasi penetapan biaya penempatan TKI (cost structure), evaluasi produk asuransi TKI dan kualitas layanannya, program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI di daerah perbatasan, program sentra layanan pelatihan dan pemberdayaan TKI terintegrasi di daerah asal TKI, dan de-bottlenecking pelaksanaan tata kelola layanan TKI.

Basaria juga menyatakan perlu penyediaan fasilitas layanan dokumen TKI dan pelatihan/pemberdayaan kepada TKI secara terpadu, dimana layanan diberikan dalam satu lokasi termasuk fasilitas akomodasi disediakan negara. Dari sini diharapkan akan mengurangi tingginya jumlah TKI tanpa dokumen yang bekerja di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam  yang rentan perlindungan hukum.

KPK mendorong para pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Duta Besar RI untuk Singapura dan Malaysia, BNP2TKI, Bank Indonesia, OJK, Kepolisian, Bakorkamla, BPJS Ketenagakerjaan.

Dari sinergi ini, KPK berharap dapat mengoptimalkan peran para pihak yang terlibat dalam program ini untuk melakukan perbaikan yang telah dituangkan dalam rencana aksi, serta melakukan persiapan untuk terlibat dalam tindak lanjut rekomendasi yang akan dituangkan dalam Program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI di Wilayah Provinsi NTB. Setelah itu, para pihak juga didorong untuk menyampaikan kepada publik terkait pelaksanaan dan penyelesaian program sebagai bagian dari transparansi publik. Selanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprov NTB dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi dari program ini. KPK juga berharap masyarakat dapat turut terlibat dalam pengawasan sehingga dapat mewujudkan layanan TKI yang aman, cepat, murah, dan jelas.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid