MATARAM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di NTB. Kegiatan bimtek dilaksanakan 7-10 September 2021 di Lombok.
Bimtek ini menyasar anggota LSM dan kelompok pemuda. Kemudian tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Para peserta Bimtek diberikan materi terkait pemberantasan korupsi dan peran serta masyarakat, biaya sosial dari tindak pidana korupsi, delik-delik tindak pidana korupsi, tata cara pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kerawanan korupsi pada sektor sumber daya alam, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat di KPK dan studi kasus.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan. Mulai ekonomi, sosial, budaya, ancaman terhadap kemiskinan, sistem demokrasi dan juga merampas hak-hak masyarakat. Selain itu dampak yang ditimbulkan adalah, terjadinya degradasi moral masyarakat Indonesia.
“Oleh karenanya, kejahatan korupsi menjadi pekerjaan rumah seluruh Warga Negara Indonesia untuk segera diselesaikan bersama-sama sampai tuntas. Sebab jika tidak, negara ini akan semakin terpuruk akibat dampak perilaku masyarakat yang korup,” ujar Aida saat berkunjung ke Gedung BPSDMD NTB, Rabu (8/9).
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan bahwa tujuan bimtek dan penyuluhan ini adalah untuk menyamakan persepsi khususnya memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam memberikan informasi ataupun membuat laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang berkualitas.
“Kami berharap setelah kegiatan ini, jika melihat dan mengetahui di sekitarnya terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat berani melawan dan melaporkan kepada KPK,” ungkap Kumbul.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengaku sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Sebab kegiatan ini sangatlah penting dan strategis khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah dan melawan praktik korupsi. “Pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan sejak dini bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya agar pendidikan antikorupsi dapat diterima dan diberikan kepada para pelajar dan siswa di semua jenjang pendidikan,” ujarnya. (der)
