MATARAM — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menduduki peringkat pertama se-NTB dalam penilaian Monitoring Control for Prevention (MCP) 2021. MCP merupakan tolok ukur yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi, serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Melalui MCP KPK, semua bisa terpetakan, baik dari sisi perbaikan tata kelola pemerintah maupun penyelamatan keuangan dan aset daerah. Penilaian MCP KPK didasarkan pada hasil unggahan dokumen indikator pada 7 area intervensi sampai dengan triwulan IV tahun 2021 (per Desember 2021).
Nilai MCP Kota Mataram mencapai 91,68 persen atau meningkat 1,49 persen dari tahun 2020. Kota Mataram, menempati peringkat 56 secara nasional. Sementara kabupaten/kota lainnya di NTB. Dengan peringkat MCP di luar 100 besar. Sedangkan Pemerintah Provinsi NTB dengan nilai MCP 84 persen menempati peringkat 152 nasional.
“Peringkat MCP ini diumumkan Hari Jumat pekan lalu oleh KPK secara resmi. MCP Kota Mataram terbaik di NTB dengan nilai 91,68 persen,” ujar Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri di Mataram, kemarin.
MCP Kota Mataram kembali meraih nilai memuaskan. Karena upaya maksimal yang dilakukan dalam pencegahan korupsi pada 8 area intervensi. Meliputi perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah.
Sementara itu, fokus tematik yang dipantau program MCP KPK adalah penanganan Covid-19. Yakni terkait realolasi atau refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa. Serta pendataan dan penyaluran bantuan. Terakhir adalah tentang survey penilaian integritas, kepatuhan pelaporan LHKPN, implementasi pengendalian gratifikasi, sertifikasi penyuluh anti korupsi.
“Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Mataram menjadi tanggung jawab kita bersama. Pak Wali Kota juga meminta keseriusan Kepala OPD untuk mendukung program ini agar proses capaian indikator MCP bisa lebih ditingkatkan. Tidak hanya meraih hasil terbaik di wilayah Provinsi NTB. Tapi bisa lebih baik di tingkat nasional. Apalagi tahun 2020, Pemkot Mataram mendapat penghargaan dari KPK sebagai yang terbaik untuk kataegori pemerintah kota tingkat nasional,” ungkapnya.
Tidak hanya pencegahan korupsi terbaik se-NTB. Survey Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Mataram juga dengan nilai terbaik se-NTB. SPI merupakan survey untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (KLPD).
Tahun 2021, SPI dilakukan pada 64o instansi. Yaitu 98 Kementerian atau Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara nasional, peserta SPI 2021 menunjukkan indeks rata-rata nilai diangka 72,4 persen. Sementara Pemkot Mataram tahun 2021, memperoleh indeks SPI 80,86 persen atau lebih tinggi dari rataan nasional.
“Ini menunjukkan kepemimpinan kendali dan sistem yang dibangun sudah dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. Sistem anti korupsi di Kota Mataram sudah bekerja dengan baik sehingga dapat memperkecil prevalensi korupsi,” ungkap Alwan.
Sekda Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito mengatakan, Kota Mataram terus berupaya agar pelaksanaan pemerintahan bebas dari tindak pidana korupsi. “Kami menyampaikan terima kasih kepada responden internal maupu responden eksternal. Serta responsen eskper yang telah banyak membantu penyelenggaraan SPI di Kota Mataram tahun 2021. Kami juga mengharapkan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan SPI kedepannya,” katanya. (gal)
