MATARAM — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali meraih penghargaan skala nasional. Kali ini penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dimana Ibu Kota Provinsi NTB ini meraih penghargaan Monitoring Centre For Prevention (MCP) terbaik di tahun 2020 untuk kategori Pemerintah Kota.
Melalui penghargaan ini, upaya Pemkot Mataram dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
melalui perbaikan tata kelola pemerintahan membuahkan hasil. Penghargaan MCP terbaik 2020 ini diserahkan pada acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/12) .
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Kota Mataram keluar sebagai kota terbaik dengan MCP dengan indeks 90,19. Mataram mengalahkan tiga kota lain yang masuk dalam katagori ini. Yakni Kota Pematang Siantar, Kota Semarang dan Kota Denpasar. Salah satu poin yang mendongkrak indeks MCP Mataram adalah keberhasilan dalam sertifikasi aset sebanyak 147 bidang.
Sedangkan untuk kategori Provinsi. Penghargaan tertinggi diraih Provinsi Jawa Barat dengan indeks 91,8 dan melakukan sertifikasi aset sebanyak 341 bidang. Sementara untuk kategori kabupaten diraih Pemerintah Kabupaten Boyolali meraih nilai MCP dengan indeks 92,48, melakukan sertifikasi aset sebanyak 248 bidang, dan penertiban aset sebanyak satu bidang.
Dalam sambutannya Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penghargaan ini merupakan bagian dari upaya terus menerus untuk melakukan pencegahan korupsi. “Semua anak bangsa harus memiliki komitmen bersama membangun budaya antikorupsi,” ujar Firli dihadapan Presiden Jokowi dan Pejabat Tinggi Kabinet Indonesia Maju.
Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, KPK berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terbukti selama KPK berdiri telah menetapkan 1291 tersangka. Terdiri dari 22 Gubernur, 133 bupati wali kota, 281 anggota legislatif dan lebih dari 300 pihak swasta.
MCP ini sendiri merupakan bentuk kerja sama antara Kemendagri, KPK, dan BPKP untuk melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang kontinu, masif, dan terukur. Program ini diharapkan dapat mendorong percepatan upaya pemberantasan korupsi di setiap daerah.
Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam area rawan korupsi dan dan area penguatan institusi. Tujuannya, mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Tata kelola yang ada dalam MCP mencangkup delapan area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, serta tata kelola keuangan desa.
Sebagai bentuk penghargaan daerah peraih MCP. Akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). DID dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan disambut Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dengan penuh suka cita. Karena raihan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Pemkot Mataram yang telah secara bersama-sama berkomitmen mencegah terjadinya tindakpdana korupsi.
“Tentu ini akan menjadi pelecut semangat kami di Pemkot Mataram untuk terus berbenah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga pencegahan tindak pidana korupsi menjadi budaya baru yang terus diimplementasikan di Pemkot Mataram,” katanya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, penghargan ini berkat kerja keras Pemkot Mataram. Karena kegiatan MCP KPK diikuti dengan serius. Kemudian tata kelola pemerintah juga terus ditingkatkan. Tak kalah pentingnya juga sertifikasi aset di Kota Mataram semakin meningkat menjadi 147 bidang. (gal)
