Korupsi di RSUD Praya Kembali Diusut, dr. Langkir Diperiksa

SIDANG: dr Muzakir Langkir saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Mataram beberapa waktu lalu. (DOKUMEN RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kembali mengusut dugaan korupsi di RSUD Praya. Salah satu yang diperiksa penyidik ialah dr. Muzakir Langkir, yang kini berstatus terdakwa.

Pemeriksaan mantan Direktur RSUD Praya itu dibenarkan Kasi Intel Kejari Loteng, Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra. “Iya benar ada jadwal pemeriksaan mantan direktur,” kata Anak Agung, Kamis (2/11).

Kasi Pidsus Kejari Loteng Bratha Hariputra belum memberikan tanggapan. Berdasarkan data yang diperoleh Radar Lombok, pemeriksaan Langkir tercatat dengan surat Nomor: B-3017/N.2.11/Fd.1/10/2023, yang dibuat tertanggal 27 Oktober 2023 dengan ditandatangani Kajari Loteng Nurintan Sirait.

Baca Juga :  Oknum TNI Diduga Keroyok Lima Warga Mabuk

Dalam surat itu, Langkir diminta menghadap untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan bahan makanan basah atau kering pada RSUD Praya.

Pengadaan itu disebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahun anggaran 2017-2020 dan merugikan keuangan negara atau daerah, berdasarkan surat perintah penyidikan dari Kajari Loteng Nomor: Print-1337/N.2.11/Fd.1/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

Berdasarkan informasi yang diserap Radar Lombok, proses penyidikan kasus ini, salah satu yang telah diperiksa penyidik ialah Dian Anggraini dari CV Jaya Abadi, salah satu rekanan yang melaksanakan proyek pengadaan tersebut.

  1. Langkir saat ini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lobar. Ia dihukum pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan sesuai putusan majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Mataram.
Baca Juga :  Kejaksaan Usut Utang RSUD Sumbawa Rp 70,2 Miliar

Majelis hakim tingkat banding turut menghukum terdakwa pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,261 miliar subsider 1 tahun dan 6 bulan kurungan. Atas putusan yang lebih tinggi itu, Muzakir Langkir mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung (MA). Namun kasasinya belum diputus. (sid)

Komentar Anda