Korupsi APBDes, Mantan Kades Barajulat Ditahan

IPTU Luk Luk Il Maqnun (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA Penyidik Satreksrim Polres Lombok Tengah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Barejulat Kecamatan Jonggat tahun anggaran 2019-2020. Dua tersangka yang ditahan diantaranya mantan Kades, Selim dan Kaur Keuangan berinisal AH.

Penahanan yang dilakukan kepada kedua tersangka ini setelah berkas kedua tersangka yang merugikan negara hingga Rp 505.634.730.02 ini dinyatakan P21 atau sudah lengkap sehingga harus segera dilimpahkan ke kejaksaan negeri (Kejari) Lombok Tengah. Seperti diketahui jika Selim juga sudah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kades.

Kasatrskrim Polres Lombok Tengah, IPTU Luk Luk Il Maqnun ketika dikonfirmasi membenarkan penahanan dua tersangka korupsi APBDes Barajulat tahun 2019-2020 ini. Yang mana kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada tahun 2021, kemudian naik tahap penyidikan pada Desember 2022 dan dilakukan penetapan tersangka pada Agustus 2023 lalu. “Benar (ditahan, red) dua orang tersangka inisial S (Kades) dan inisal AH (Kaur Keungan). Ditahan di Polres sejak 5 Juli karena akan dilimpahkan ke Kejaksaan karena berkas sudah P21 atau dinyatakan lengkap,” ungkap IPTU Luk Luk Il Maqnun kepada Radar Lombok, Sabtu (6/7).

Kedua tersangka ini diduga menyelewengkan APBDes yang dikelola dari tahun 2019-2020 yang menyebabkan adanya kerugian negara mencapai Rp Rp 505.634.730.02. Dalam perkara ini sebelumnya penyidik sudah memeriksa sekitar 80 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka baru kemudian kita lakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut dan saat ini kedua tersangka ditahan di rumah tahanan (Rutan) Polres Lombok Tengah,” tegasnya.

Baca Juga :  360 Kepala Sekolah Dilantik

Luk Luk menyampaikan, jika penetapan tersangka ini dilakukan pada akhir tahun 2023 lalu setelah penyidik menemukan bukti yang kuat. Di satu sisi dengan sudah lengkapnya berkas kedua tersangka ini, dalam waktu dekat penyidik akan langsung melakukan penahanan. “Tersangka dan barang bukti akan kita limpahkan ke kejaksaan,” ucapnya.

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, Lalu Rinjani sebelumnya mengatakan, sesuai aturan yang berlaku maka penjabat yang sudah ditetapkan atau berstatus tersangka harus diberhentikan sementara. Nantinya kalau ada keputusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti korupsi maka baru dilakukan pemberhentian permanen. “Bupati sudah berhentikan sementara sebagai kades karena sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Polres Lombok Tengah. Sehingga dalam peraturan daerah (perda)m aturannya diberhentikan sementara selama proses pemeriksaan tersangka ini,” kata Rinjani.

Nantinya, apabila Selim terbukti bersalah melakukan korupsi dan keputusannya sudah inkrah maka akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian permanen sebagai kades. Hanya saja kalau tidak terbukti bersalah maka akan diangkat kembali menjadi kades. Di satu sisi, selama masa pemberhentian ini maka berbagai tanggung jawab yang selama ini diemban oleh kades akan diserahkan kepada sekdes. “Selama masa pemberhentian sementara ini, sekdes melaksanakan tugas-tugas kepala desa,” tambahnya.

Baca Juga :  Gedung Aset Mangkrak, Pemkab Loteng Ditegur Bappenas

Rinjani tidak membeberkan secara detail permasalahan yang menimpa kades hingga kerugian negara yang ditimbulkan hingga kades ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu merupakan ranah dari kepolisian yang memeriksa perkara itu. Pemkab sifatnya hanya menerima surat yang menjelaskan memang benar Kades tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau kasus dan kerugiannya bukan menjadi ranah kita, yang penting sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemberhentian berlaku sejak SK pemberhentian ini ditandatangani bupati. Kalau tidak salah SK itu ditandatangani pada 20 Oktober,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran dan pemkab juga akan melakukan pemberhentian jika kasus korupsi sudah penetapan tersangka. Kalau masih belum menjadi tersangka, Pemkab belum bisa melakukan tindakan. “Kalau sudah penetapan tersangka dan kita ada surat pemberitahuan maka kita langsung proses,” pungkasnya. (met)

Komentar Anda