SELONG – Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar pada APBD perubahan tahun 2018.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25 miliar dialokasikan untuk penangan korban gempa di Lotim. Keberadaan anggaran Rp 25 miliar itu sebagiannya akan diberikan untuk korban gempa. Terutama mereka yang rumanya rusak parah dan belum diperbaiki. Masing-masing warga akan diberikan bantuan santunan sebesar Rp 1 juta. Uang itu bisa digunakan warga untuk membuat tempat tinggal sementara sambil menunggu rumahnya dibangun kembali.
‘’Nanti uang bantuan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan warga yang mendesak. Soalnya dari sekian banyak rumah warga yang rusak, banyak dari mereka belum mendapat kepastian kapan rumah mereka akan diperbaiki,’’ ujar Bupati Lotim HM Sukiman Azmy, kemarin (2/11).
Sampai saat ini sebagian warga yang rumahnya rusak berat, masih bertahan di tempat pengungsian dan hunian sementara (huntara). Pemkab sebelumnya juga telah mengeluarkan imbauan agar warga yang masih tinggal di tenda darurat kembali ke rumahnya. Warga pun diminta agar membuat tempat tinggal sementara di sekitar pekarangan rumahnya. ‘’Karena yang paling mendesak adalah hunian sementara ini. Meski ada huntara yang disiapkan, tapi sebagian warga ada yang tidak mau menempatinya. Merea pilih untuk buat rumah sementara di pekarangan rumahnya,‘’ ujarnya.
BACA JUGA: Diundang Klarifikasi, Panitia Silaturahmi Kiai Ma’ruf Tak Hadir
Tidak hanya, itu lanjutnya, Pemkab Lotim juga mengantisipasi datangnya musim hujan. Warga harus memiliki tempat tinggal yang nyaman untuk ditempati meski itu rumah sementara. ‘’Makanya bantuan Rp 1 juta yang kita berikan itu nantinya bisa untuk membeli bahan material untuk bangun rumah sementara. Kalau ada kekurangan, nanti bisa gunakan sisa material yang ada,’’ singkat dia.
Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Takdir menambahkan, pembangunan rumah korban gempa dari bantuan stimulan yang diberikan pemerintah pusat telah banyak mulai dibangun di Lotim. Proses pembangunan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Jika semua persyaratannya telah dipenuhi, terutama pembentukan kelompok masyarakat (pokmas), maka rumah mereka pun secepat mungkin dibangun. ‘’Proses pembangunanya akan dikawal penuh oleh tim pendamping. Yang jelas rumah yang dibangun itu harus tahan gempa,’’ tandasnya. (lie)
