SELONG—Sejumlah warga yang menjadi korban banjir bandang di tiga kecamatan di Lotim, yaitu Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru, mulai mempertanyakan kejelasan bantuan rehab rumah yang telah rusak diterjang banjir beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, warga belum mendapatkan kepastian kapan bantuan rehab tersebut akan mereka terima.
Bencana banjir bandang di tiga kecamatan itu telah menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Baik itu rusak ringan, sedang, hingga rusak berat.
Kerusakan terparah terjadi di Desa Sepit, Kecamatan Jerowaru. Ditempat ini, sebagian rumah warga yang berada dekat dengan pinggiran sungai luluh lantak dan rusak dihantam banjir. “Kita minta kejelasan, kapan kita diberikan bantuan untuk rehab rumah itu,” tanya Zaenuddin, salah satu warga yang menjadi korban.
Selain itu, dia juga mengharapkan supaya penyaluran bantuan ini nantinya tepat sasaran. Jangan sampai ada oknum yang mencoba memanfaatkan keberadaan bantuan ini untuk mencari keuntungan sendiri. Karenanya, dalam penyerahannya nanti, data penerima bantuan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Harus jelas datanya. Berapa yang rusak ringan, sedang, dan berat. Sehingga besaran bantuan juga nantinya sesuai dengan kerusakan yang kita alami,” singkatnya.
Sebelumnya Kabid Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Rusnan mengaku pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait dengan anggaran perbaikan untuk korban banjir di wilayah Lotim bagian Selatan.
BPBD Lotim sendiri telah mengajukan data jumlah kerusakan rumah warga, dan infrastruktur dengan nilai kerusakan sekitar Rp 50 miliar lebih. “Kita masih menunggu jawaban dari pusat,” terang Rusnan.
Dikatakan, anggaran untuk perbaikan ini dialokasikan melalui APBN. Proses penyalurannya, dari pusat anggaran tersebut dihibahkan melalui pemerintah daerah. “Anggaran itu masuk ke rekening daerah. Baru setelah itu dianggarkan,” jelas Rusnan.
Dari informasi yang didapatkan, dana perbaikan untuk korban banjir di tiga kecamatan telah dianggarkan pusat melalui APBN 2018. Dan tinggal menunggu pengesahan DPA-nya. Jikanya sudah disahkan, baru akan diketahui alokasi anggaran untuk perbaikan rumah korban banjir nandang itu.
Dijelaskan, proses perbaikan darurat ini dilakukan dengan dua cara. Ada yang dilakukan melalui rehab rekon, dana siap pakai, atau dana tak terduga. “Insha Allah akan ada di 2018 ini. Karena sebelumnya dari pusat, baik itu dari BNPB maupun dari kementerian sudah turun langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga tetap intens melakukan koordinasi ke pusat untuk menanyakan kejelasan terkait dengan anggaran perbaikan rumah korban banjir bandang di tiga kecamatan tersebut. (lie)
