Kontrak LCC dan PT Tripat Potensi Merugikan Daerah

Sulhan Mukhlis Ibrahim (HERY/RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG—Berdasarkan kajian kalangan DPRD Lombok Barat terhadap kontrak perjanjian pengusaha Lombok City Center (LCC) dan PT Tripat, dimana terdapat pembagian saham 3 persen yang masuk ke kas daerah ternyata tidak sesuai.

Pasalnya, luas pembangunan LCC diatas lahan aset milik Pemkab Lombok Barat seluas 6,2 hektar tersebut, atau senilai Rp 600 miliar lebih. Kemudian harga konstruksi bangunan sekitar 150 miliar, maka Pemda Lombok Barat mestinya memperoleh 28 persen saham. Karena itu, dewan menyarankan ke Pemda Lombok Barat untuk melakukan pengkajian ulang terhadap kontrak kerjasama tersebut.

“Sisanya itu dikemanakan? Maka dewan menyarankan harus dilakukan pengkajian ulang terhadap kontrak kerja tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Mukhlis Ibrahim di gedung dewan, Selasa (20/9).

Menurutnya, kontrak kerjasama itu membuat potensi merugikan daerah. Karena dari hasil temuan dewan, kontrak kerjasama PT Tripat dengan pengelola LCC, dalam kontrak saham pemkab hanya dapat 3 persen, sehingga mempengaruhi besaran dividen yang akan diterima pemkab. Sementara kalau dihitung nilai aset lahan dan bangunan tersebut yang mencapai Rp 210 miliar atau sekitar 28 persen dari total nilai aset dan bangunan Rp 600 miliar lebih.

Dijelaskan, hasil temuannya pada kontrak kerja sama mal di Narmada itu berpotensi terjadi kerugian daerah diakibatkan kontrak perjanjian tersebut tak sesuai. Ia merincikan, lahan mall tersebut mencapai 8 hektar. Sementara yang baru dipakai 6 hektar. Total nilai lahan ini sendiri mencapai Rp 60 miliar, jika dihitung harga per hektar Rp 100 juta. Sementara nilai bangunan yang dibangun diatas lahan tersebut Rp 150 miliar. Komparasinya jelas Sulhan, nilai bangunan mal baru dibangun senilai Rp 147 miliar lebih.

Jika dihitung nilai lahan dengan bangunan tersebut, maka total keseluruhannya mencapai Rp 210 miliar dari total target investasi Rp 600 miliar. Namun anehnya, yang tertera dalam kontrak perjanjian saham pemkab  hanya 3 saham. Nilai saham pemkab ini berpengaruh terhadap dividen. Kalau hanya 3 persen saham pemkab, nilai dividen yang diperoleh pemda hanya sedikit saja. Total pemasukan dividen dari PT Tripat hanya Rp 630 juta. “Itupun belum masuk dividen dari pengelolaan mall tersebut,” tegasnya.

Dari persentase saham pemkab yang hanya 3 persen tentu sangat kecil. Belum lagi dividen itu dihitung tergantung dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Atas temuan ini lanjutnya, perjanjian Perusda ini bisa berpotensi merugikan daerah, karena nilai investasi itu kurang dari dividen.

Sementara itu, Asisten II Setda Lombok Barat, H. Poniman menerangkan pihaknya belum mengetahui secara detail terkait untung rugi dengan saham LCC, karena posisi usaha antara PT Tripat dengan pihak LCC. Begitu juga jumlah presentase sahamnya. Berbeda dengan dewan yang memiliki kewenangan mengawasi.

“Tapi kami tentu akan melakukan evaluasi terhadap Perusda selaku pemilik saham, dan itu akan dilakukan pada saat rapat RUPS,” jawabnya singkat. (flo)