TANJUNG–Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan dan sejumlah pimpinan OPD meninjau pembangunan kantor bupati, Jumat (24/6). Kedatangan rombongan untuk mengecek sejauh mana progres pembangunan.
Usai melihat sekeliling calon kantor barunya itu, Djohan menilai bahwa pembangunan sudah bagus. Progresnya pun dirasa tinggi mencapai 45,43 persen. Jika pelaksanaan pembangunan kantor ini lancar sesuai dokumen kontrak, maka pada Desember nanti sudah bisa diselesaikan. “Hari ini sudah 45 persenan progresnya. Saya terima kasih (pada kontraktor) progresnya cepat. Kontrak kita sampai Desember dan lanskap nanti semua bisa diatur,” ungkapnya.
Dijelaskan, kantor bupati didesain 3 lantai dan diklaim strukturnya tahan gempa magnitudo 9. Desainnya diakui tidak terlalu megah dibanding kantor bupati lain di Lombok. “Dibanding kantor bupati yang lain, ini paling sederhana. Lobar apalagi Loteng di sana megah. Tahun depan kita sudah persiapan pileg, makanya kita harus bangun tahun ini. Kalau kantor tidak ada kita tidak bisa kerja dengan tenang,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, pihaknya meninggalkan beberapa catatan. Misalnya kamar mandi harus diperluas dan lain sebagainya. Kaitan peninjauan ini jangan sampai ketika sudah jadi justru ada hal yang kurang sesuai, sehingga pihaknya meninjau langsung ke lokasi. Selain itu, dengan adanya kantor baru ini, ke depan para ASN diharapkan untuk lebih semangat dalan memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tentu semangat kerja harus ditingkatkan lagi dengan adanya kantor baru ini. PNS tidak boleh loyo-loyo, harus semangat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Danny mengapresiasi semua pihak terkait dalam pembangunan kantor bupati ini. Sebab diketahui dalam rencana progresnya, saat ini sudah surplus 4 persen dari target. Pihaknya berharap kinerja ini bisa terus dipertahankan sehingga pembangunan bisa selesai tepat waktu sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
“Bangunan konstruksi ini saya kira semua sudah mempertimbangkan potensi gempa. Semoga ke depan tetap dipertahankan sesuai schedule kontraktor dan konsultan dari spek beton dan besi harus diperhatikan dan saya kira semua berupaya sebaik mungkin,” pungkasnya.
Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rizal juga mengapresiasi progres pembangunan kantor bupati ini. Meski rekanan sejauh ini sedikit terlambat dalam proses pencairan termin pembayaran, tetapi itu sama sekali tidak menghambat kinerja mereka. “Serapan anggarannya baru Rp 4,2 miliar dari Rp 42,19 miliar,” tuturnya.
Saat ini kata Rizal rekanan telah mengajukan pencairan termin kedua yang nilainya sekitar Rp 7 miliar lebih. Terkait apakah keterlambatan pencairan termin ini berdampak pada pembangunan nanti, Rizal mengaku bahwa itu tidak akan terjadi. “Mereka ini profesional. Punya modal besar. Tanpa menunggu uang muka, tanpa menunggu termin mereka tetap jalan,” ujarnya.
Pejabat pembuat komitmen proyek ini, Rangga Wijaya mengaku tidak menyangka progres pembangunan kantor bupati bisa secepat ini. Padahal permasalahan di lapangan selalu ada. “Awal pekerjaan banyak kendala. Mulai dari galian C (yang disebut tidak ada izin) kemudian komplain masyarakat terkait jalan yang menjadi akses masuk. Tetapi permasalahan tersebut sudah bisa kita selesaikan,” tuturnya.
Terkait ada beberapa masukan dari Bupati terkait kamar mandi, Rangga mengaku akan menindaklanjuti masukan tersebut. “Sudah final sebetulnya kamar mandi ukuran 1,5 meter x 2 meter. Tetapi nanti kita lebarkan karena itu permintaan Bupati. Syukur dindingnya belum naik,” ujarnya. (der)
