PRAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar sidang paripurna, Jumat lalu (7/4).
Sidang dengan agenda pemilihan alat kelengkapan DPRD (AKD) itu berlangsug alot. Bagimana tidak, sidang sedianya digelar pukul 09.00 Wita. Tetapi kemudian diundur pukul 11.30 Wita. Karena tidak kuorum, sidang pun akhirnya diskor dan dilanjutkan ba’da salat Jumat.
Akan tetapi, sidang kemudian kembali diskor karena juga belum kuorum. Hal ini terjadi karena sebelumnya memang sudah terbentuk dua kubu koalisi tandingan di internal DPRD setempat. Koalisi pertama diikuti Fraksi PBB, PKS, Gerinda, dan Golkar. Keempat koalisi ini awalnya berkonspirasi untuk memenangkan sejumlah posisi penting kursi AKD.
[postingan number=3 tag=”loteng”]
Di mana porsi awal diprediksikan untuk jabatan Ketua Komisi I HL Rumiawan (Fraksi Golkar), Ketua Komisi II Muhalip (Fraksi Gerindra), Komisi III HL Arif Rahman Hakim (Fraksi PBB), dan Ketua Komisi IV H Ahmad Supli (Fraksi PKS). Konspirasi ini diyakini akan menang dengan jumlah suara 23 orang dengan komposisi suara PBB 5 orang, PKS 5 orang, Gerindra 5 orang, dan Golkar 9 orang. Mereka juga memprediksikan kemenangan dengan menghitung suara di masing-masing komisi.
Konon, konspirasi ini dirancang langsung di kediaman Sekum DPD Partai Golkar Lombok Tengah, H Lalu Kelan. Di mana awalnya, koalisi ini akan melibatkan juga dari Fraksi Nasdem sehingga diyakini koalisi ini akan menang telak. Namun, Fraksi Nasdem tidak juga muncul hingga sore harinya meski sudah ada pembicaraan dengan Ketua DPW Nasdem NTB, H Moh Amin.
Nah, pagi hari sidang paripurna koalisi ini kembali dimatangkan di kantor DPD Partai Golkar Lombok Tengah. Ini juga yang menjadi salah satu alasan sidang tidak bisa dilanjutkan karena tidak kuorum. Sementara di sisi lain, koalisi lainnya yang terdiri dari Fraksi Nurani Perjuangan, Demokrat, PPP, dan Nasdem, dan PKB sudah siap melanjutkan sidang.
Koalisi ini juga mengatur komposisi Ketua Komisi I Suhaimi SH (Fraksi Nurani Perjuangan), Ketua Komisi I M Samsul Qomar (Fraksi Demokrat), Ketua Komisi III HM Mayuki (Fraksi PPP) dan Ketua Komisi IV Lalu Supriadi (Fraksi PKB). Melihat perkembangan itu, Golkar akhirnya sepakat untuk mendatangi sidang dan memenuhi kuorum. Ajakan Golkar ini lantas diikuti koalisinya dari tiga fraksi lainnya. Sehingga dilakukan pemilihan AKD.
Namun, komposisi sebelumnya berubah total karena ada unsur ‘pengkhianatan’ dari Fraksi Golkar. Tudingan ini dilayangkan langsung Ketua Fraksi Gerindra, Muhalip, bahwa awalnya koalisinya sudah sepakat tidak akan saling mengakali. Tetapi, ketika pemilihan suara Golkar malah jeblok.
Mereka menipu koalisi lainnya sehingga tidak dapat jatah kursi di AKD. Di mana jumlah suara awalnya sama-sama draw antara koalisinya dan koalisi satunya. Namun, setelah pemilihan suara koalisinya ternyata jeblok. Seperti suara komisi II 4-7 (Muhalip-M Samsul Qomar), komisi III 4-7 (HL Arif Rahman Hakim-HM Mayuki) dan suara komisi IV 4-7 (H Ahmad Supli-Lalu Supriadi). Sementara suara komisi I nyaris semuanya ke HL Rumiawan. ‘’Kami akui kami kalah. Tapi kami kalah terhomat, tidak menang dengan kebohongan seperti yang mereka lakukan,’’ ujar Muhalip kepada Radar Lombok, kemarin (9/4).
Jika dari awal mengetahui kecurangan itu, Muhalip mengaku tidak akan berkoalisi. Bisa saja mereka mencari permainan sendiri untuk bisa memenangkan fraksi. Tetapi, semua itu tidak perlu diperpanjang.
Hanya saja, ia menyesali tindakan Fraksi Golkar yang telah berjanji dengan fraksi lain. Ketika sampai sedang sidang, mereka malah asyik menyelamatkan diri sendiri tanpa mau memikirkan fraksi koalisi lainnya. ‘’Sejak H Puad (Ketua DPRD, Red) masuk (ke ruang sidang) kami sudah curiga mereka main mata. Kalau saja Golkar tidak membelot, tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Kami tidak marah, cuma kami sesali telah dibohongi,’’ sesalnya.
Muhalip menyayangkan, kebohongan itu masalah maruah. Di mana kebohongan itu dilakukan anggota dewan yang menjadi wakil rakyat. ‘’Kami tidak masalah M Samsul Qomar jadi ketua komisi II atau Suhaimi jadi ketua Banleg. Tapi yang kami sesalkan itu kami dizalimi Golkar, sesama teman anggota dewan,’’ katanya.
Selain itu, Muhalip juga menyesalkan ada anggota Fraksi PKS yang tidak hadir dalam rapat paripurna itu. Bahkan, beberapa suara yang sedianya akan mendukung suara calon dari koalisinya juga berubah. ‘’Inilah yang membuat saya tidak habis pikir,’’ tandasnya.
Pernyataan sama disesali Ketua Fraksi PBB, HL Arif Rahman Hakim. Dia menyesali ‘perslingkuhan’ yang dilakukan Golkar tersebut. Karena tiga partai koalisinya telah dizalimi dengan tindak mendapatkan jatah di AKD. ‘’Setelah kami sadar tidak dapat jatah apa-apa, kami langsung rapat internal. Barulah muncul isu kalau semua itu disetir Ketua DPRD H Achmad Puaddi FT,’’ sebut Arif.
Katanya, sambung dia, perintah itu langsung diberikan Ketua DPD Partai Golkar NTB HM Suhaili FT dan Ketua DPD II Partai Gokar Lombok Tengah H Humaidi. Tetapi, setelah dikroscek ternyata informasi itu tidak benar. Di mana semuanya sudah diserahkan ke Sekum DPD Partai Golkar Lombok Tengah H Lalu Kelan. Pada intinya, Golkar ditekan untuk mendapatkan jatah posisi di AKD, sehingga tega menzalimi fraksi koalisinya. ‘’Kalau masalah ini tidak segera disikapi Golkar, maka kami akan menjadi parpol koalisi,’’ ancam Arif.
Ketua Fraksi PKS, H Ahmad Supli yang dikonfirmasi enggan mengomentari masalah itu. ‘’Tanya saja Golkar, kami sudah tidak punya urusan,’’ tandasnya singkat. Begitu juga dikatakan anggota Sekretaris Fraksi PKS Supriadi mengaku, tidak mau komentar terkait persoalan itu. ‘’Semua ini adalah masalah Golkar, tidak ada urusannya lagi dengan kami di PKS. Tanya saja pada Golkar yang lebih. Terutama sekumnya H Kelan yang katanya mau mengundurkan diri,’’ cetus Supriadi singkat.
Sekum DPD Partai Golkar Lombok Tengah, H Lalu Kelan yang dikonfirmasi terkait persoalan ini memilih irit bicara. Kelan bahkan meminta koran ini mencari sumber lain karena takut terbentur dengan partainya. “Jujur saya sebenarnya kesal, namun tolong jangan jadikan saya sebagai sumber. Sebab ini sama artinya dengan saya sedang dibenturkan dengan partai saya sendiri,” tukasnya.
Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi FT belum bisa dihubungi hingga berita ini diterbitkan. Sementara Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi mengaku, pemilihan AKD itu dilakukan sesuai tata tertib yang ada. Tidak ada yang keluar dari tata tertib. Semua fraksi sudah menghadiri dan sudah menerima keputusan sidang. ‘’Semuanya sudah diterima oleh anggota dewan karena mereka semuanya hadir,’’ katanya.
Disebutkan Ziadi, susunan kepengurusan baru yakni Ketua Komisi I HL Rumiawan, Wakil Ketua Majrun, dan Sekretaris Saharudin. Ketua Komisi II M Samsul Qomar, Wakil Ketua Muslihin dan Sekretaris Kamarudin. Ketua Komisi III HM Mayuki, Wakil Ketua Lalu Erlan dan Sekretaris M Tohri. Ketua Komisi IV Lalu Supriadi, Wakil Ketua Lalu Ahmad Yani dan Sekretaris Jayanti Umar. (cr-ap/dal)
