Konsep Pembangunan Gili Tunggu Revisi Perda RTRW

Hotel Gili
PERLU KONSEP: Salah satu bangunan hotel di Gili Air yang masih memerlukan konsep agar tidak terjadi penurunan tanah. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Atas usulan Komisi II DPRD Lombok Utara agar bangunan-bangunan yang berdiri di Gili Matra memiliki konsep pembangunan khusus guna mengantisipasi permukaan tanah pulau kecil itu menurun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara menerima usulan tersebut, untuk menindaklanjutinya pihak Bappeda akan segera mengagendakan pertemuan lintas SKPD setelah revisi peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Memang perlu membangun konsep pembangunan di tiga gili, karena kondisi Trawangan sudah padat sehingga perlu kita rapatkan dengan menghadirikan para SKPD terkait. Nanti kita akan bahas setelah revisi perda RTRW sudah disahkan di DPRD. Baru kita mana-mana batasan di RTRW dalam membangun sebuah gedung dilihat juga semua aspek diperhatikan, memang kita akan bahas,” tegas Kepala Bappeda Lombok Utara Heryanto kepada Radar Lombok, Jumat (5/5).

Baca Juga :  Jalan Nasional di KLU Diperlebar Gunakan Hibah Luar Negeri

Untuk konsep pembangunan, yang sudah ada perbaikan infrastruktur jalan lingkar merupakan hasil tindak lanjut dari penertiban itu harus ditata secara betul. Karena ketika musim penghujan kondisinya becek sehingga sangat menganggu kenyamanan para wistawan. “Kalau konsep bangunan hotel dan sejenisnya itu secara khusus belum, kedepan kita akan membuatkan master plannya,” katanya.

Terkait apakah permukaan tanah di Gili Trawangan sudah mulai menurun pihaknya sendiri  belum mengetahuinya, hal tersebut perlu melakukan penelitian apakah berdampak dengan penambahan infrastruktur yang semakin padat tersebut. “Dari hasil kajian itu baru bisa membuatkan konsepnya,” terangnya.

Baca Juga :  Rekrut Pegawai, RSUD Bakal Gandeng Pihak Ketiga

Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada para pelaku wisata agar mengincar objek-objek wisata lainnya seperti Gili Air dan Meno yang masih minim pembangunan besar. Hal ini supaya tidak menumpuk di trawangan saja. Ketika ada masuk pelaku wisata ke Trawangan atau lainnya pihaknya dalam pemberian izin nanti yang akan dibahas internal tim BKPRD akan selektif mengeluarkan izin tersebut. “Kita juga akan selektif memberikan izin dengan melakukan pengkajian lebih mendalam,” pungkasnya. (flo)

Komentar Anda