MATARAM— Komite Pemuda Nasional Indoneisa (KNPI) NTB meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Bidang Komisi V agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dievaluasi. Evaluasi itu dianggap penting karena dianggap prestasi KONI NTB melorot.
Wakil Ketua Pendidikan dan Olahraga KNPI NTB, Iskandar mengatakan, pihaknya meminta kepada DPRD NTB agar segera mengevalusi KONI NTB. Ini mengingat target 15 medali emas gagal dipersembahkan.
“Terlebih dibandingkan dengan prestasi 2012 lalu di PON, anggaran KONI untuk PON 2016 jauh lebih besar,” ungkapnya, Kamis (24/11).
KONI NTB di bawah komando Andy Hadianto dianggap gagal memajukan prestasi olahraga NTB. Dari sisi peringkat, NTB melorot dua digit dari peringkat sebelumnya yang mampu bertenggert di peringkat 12. Saat ini, KONI NTB bertengger di peringkat 14 dalam raihan medali emas di PON Jawa Barat (Jabar).
Bandingkan saja ketika masa HMS Kasdiono jadi ketua, sambungnya, dengan anggaran yang relatif lebih kecil, tapi mampu membuat prestasi olahraga NTB duduk di peringkat 12. Menurunnya peringkat NTB di posisi 14 disebutnya sebagai kegagalan KONI NTB saat ini.
Dikatakan, pemerintah mengganggarkan ke KONI NTB tahun 2016 telah cukup fantastis. Alih-alih menyumbangakan 15 medali emas, malah pengurus KONI NTB disebutnya hanya mampu membanggakan tambahan raihan medali saja.
“Tapi dari sisi peringkat, hanya medali emas yang dihitung untuk bisa menaikan peringkat,” ucapnya.
Ditegaskan, KOmisi V harus segera bersikap dan mengevaluasi induk organisasi olahraga itu. Jika tidak, aka nada preseden buruk berupa Komisi V terkesan menyembunyikan kebenaran.
Iskandar sangat menyayangkan anjloknya prestasi KONI NTB. Ia mengaku sangat prihatin dengan etos yang ada di organisasi itu. “Kalau mau mencari makan di olahraga lebih baik tidak usah mengurus KONI, cari di tempat lain saja,” imbuhnya geram.
Ia pun menegaskan, jika permintaannya untuk tmengevaluasi KONI NTB tidak dilaksanakan, dipastikan pihaknya akan turun jalan menuntut hal serupa. Aksinya itu disebuitnya sebagai pressure terhadap Komisi V.
Terpisah, Ketua KONI NTB, Andy Hadiyanto mengatakan, permintaan dari KNPI tersebut diangap mempunyai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing. “Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan, tentu itu lebih baik,’’ ucapnya.
Ia memastikan, jika diminta ke DPRD NTB dipastikan akan hadir untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diraih di PON 2016. (cr-adi)
