MATARAM – Rombongan komisi VI DPR-RI yang datang ke Ruang Rapat Utama (RRU) kantor gubernur NTB, kecewa terhadap sikap gubernur TGH M Zainul Majdi.
Agenda kunjungan kerja (kunker) yang telah dijadwalkan sejak beberapa pekan lalu itu, dibatalkan di tempat, Selasa kemarin (27/2).
Rombongan politisi Senayan itu diterima oleh Asisten III, Bachrudin dan dihadiri juga oleh beberapa kepala dinas saja. Sementara dari pemerintah kabupaten/kota, yang datang meluangkan waktu hanya dari Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saja.
Melihat tidak adanya guburnur TGH M Zainul Majdi, komisi VI sangat kecewa. Padahal, surat sudah masuk sejak beberapa pekan lalu dan sebelum datang ke NTB, sudah dipastikan gubernur berada di kantornya. “Setiap kami kunker, kepala daerah itu hadir. Karena kita akan bicarakan masalah serius, ini kepala dinas saja tidak semua ikut. Kan ada gubernur disini,” ujar pimpinan rombongan komisi VI, Bowo Edi Pangestu menunjukkan kekecewaan.
Pertemuan kemudian diskor untuk menunggu kedatangan gubernur. Namun yang hadir justru sekretaris daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti yang datang terlambat. “Gubernur bisa hadir atau tidak ini, biar jelas,” ucapnya yang kemudian tidak lama diikuti dengan beranjak dari tempat duduk dan membatalkan kunker.
Menurut Bowo, kedatangan komisi VI merupakan tugas negara untuk membicarakan masalah yang ada di NTB. Bahkan mitra kerja komisi VI juga ikut hadir seperti Dirjen Kementerian Perdagangan, Perindustiran, BUMN, Koperasi dan UMKM, Dirut ASDP dan lain-lain.
Komisi VI datang bersama mitra kerja agar tidak hanya membicarkan masalah saja, namun bisa langsung menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang ada. “Kita mau bahas apa saja masalah dan kendala di NTB. Misalnya soal listrik bagaimana, kondisi BBM, masalah pupuk yang sering terjadi di NTB dan lain sebagainya. Tapi karena gubernur tidak hadir, berarti gubernur tidak care dalam masalah itu,” kesalnya.
Akibat dari sikap gubernur yang menyepelekan kedatangan komisi VI, dianggap menunjukkan ketidakpedulain pemda pada masalah yang ada di daerah. “Bagaimana kita mau perjuangkan anggaran kalau gubernurnya saja tidak peduli masalah di daerahnya,” ucap Bowo.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya berhak mendapatkan penjelasan dari persoalan yang ada di daerah. Apalagi semua itu demi kebaikan masayarakat NTB. Sudah seharusnya kepala daerah memprioritaskan kedatangan komisi VI.
Komisi VI tentu saja bisa memahami ketika gubernur berada di luar daerah. Namun saat itu gubernur sedang tidak berada di tempat yang jauh. “Ini kan gubernur kesannya tidak menganggap kami, makanya heran saja kok begini,” katanya.
Kepala Biro Humas Pemprov NTB, Irnadi Kusuma yang dikonfirmasi menjelaskan, gubernur memang sedang berada di NTB. Namun, terkait dengan kedatangan komisi VI ke kantor gubernur, sudah dijadwalkan untuk diterima oleh sekda. “Jadwal sudah dibagi merata ke yang lain. Termasuk dengan Pak Sekda, kebetulan untuk komisi VI jadwal memang diterima Pak Sekda,” ucapnya. (zwr)
