MATARAM—Molornya penetapan Kepala Sekolah (Kepsek) definitif untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan LSB hingga saat ini, membuat Komisi V DPRD NTB menjadi geram, dengan tidak becusnya manajemen di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, yang selalu menunda-nunda persoalan yang sebenarnya sudah punya mekanisme.
Komisi V DPRD NTB, Lalu Budi Suryata, S.P, menyesalkan atas belum adanya penetapan Kepsek yang dilakukan oleh Dikbud NTB, yang berimbas kepada jalannya pendidikan di sekolah. “Kami berharap jangan ditunda-tunda lagi. Kalau memang sudah ada dan sesuai mekanisme penempatannya, segera ditetapkan dan dilantik. Jangan sampai berpengaruh terhadap optimalisasi proses pembelajaran masing-masing sekolah,” tegasnya kepada radarlombok.co.id, Kamis (23/1/2020).
Data jumlah total SMA/SMK dan SLB yang tersebar di kabuapten/Kota di NTB secara keseluruhan sebanyak 271 sekolah. Namun sudah beberapa bulan terakhir ini, ada 25 sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), baik sekolah yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Kecuali Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak ada.
Dikatakan Budi, panggilan akrab politisi senior PDIP, jangan sampai dengan adanya penundaan yang terlalu lama ini, publik berspekulasi yang macam-macam jika tidak segera dilakukan penetapan dan pelantikan Kepsek yang masih dipimpin oleh Plt. “Jadi tidak boleh ada penundaan. Wong (orang) sudah ada data-datanya, tinggal dieksekusi selesai sudah, kenapa harus ditunda-tunda begitu,” cetusnya.
Menurut Budi, jika terlalu lama ditunda, maka banyak menimbulkan persepsi yang menyatakan ini dipolitisi. Bahkan persepsi yang mengatakan ini ada sesuatu yang disembunyikan. “Maka banyak yang menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat. Oleh sabab itu, tidak ada alasan untuk ditunda-tunda, harus segara diesekusi karena memang mekanisme dan prosesnya sudah jelas,” terangnya.
Karena ini manyangkut kinerja, kata Budi, pihaknya memberikan warning agar Januari ini sudah bisa ditetapkan dan dilakukan pelantikan. Sebab, kalau tidak maka kinerja dari Dikbud NTB tidak maksimal dan sangat meragukan kredibilitas dan kerjanya. “Kita di Komisi V meminta segera dilakukan oleh Gubernur NTB, jika memang itu alasan dari Dikbud NTB. Kita tetap dorong Januari sudah diselesaikan,” pintanya.
Ditempat terpisah, Plt. Dikbud NTB, H Aidy Furqan memilih irit bicara mengenai apakah sudah keluar nama-nama Kepsek yang sudah diajukan untuk ditetapkan menjadi Kepsek definitif kepada Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah. “Sedang proses, sudah diajukan ke Pak Gub, dan menunggu persetujuan beliau. Diharapkan Januari ini bisa terealisasi,” singkatnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) pribadinya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah saat dikonfirmasi terkait dengan penetapan dan pelantikan Kepsek definitif. “Segera,” singkat Bang Zul. (sal)
