Komisi 10 Persen Mitra Bisa Hambat Inovasi Layanan Transportasi Online

Transportasi online.

MATARAM – Modantara mengapresiasi aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh sejumlah mitra pengemudi. Aksi mitra pengemudi online ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern.

Wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap bukan hanya berisik, namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia. Menyikapi hal ini, Modantara menegaskan posisi industri secara lugas, adil, dan berbasis kepentingan jangka panjang.

“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha.

Dikatakan Yudha, bahwa komisi 10% bukan solusi universal. Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam. Batasan atas 10% komisi platform akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Wacana ini terdengar sederhana, namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

Menurutnya, pemaksaan komisi tunggal dapat, menghambat inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen

“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?,” ungkap Yudha.

Dikatakannya, gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap mungkin terdengar mulia, tapi realita di lapangan berkata lain. Jika skema reklasifikasi mitra diberlakukan, data menunjukkan lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa hilang, dan PDB Indonesia berisiko turun hingga 5,5%.

Modantara mendukung peningkatan kesejahteraan mitra. Keberadaan mitra yang sejahtera akan menopang perkembangan industri yang sehat, namun dalam setiap kebijakan yang dibuat, sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti : daya beli konsumen di berbagai daerah, variasi biaya operasional kendaraan dan kondisi daerah, potensi pengurangan layanan di wilayah non-komersial jika tarif dipaksakan terlalu tinggi.

“Modantara mendorong peninjauan ulang ekosistem regulasi secara menyeluruh, termasuk kejelasan lintas kementerian dan lembaga yang berwenang. Regulasi tarif juga harus mengakui kenyataan bahwa ODS beroperasi dengan skema kendaraan dan jenis layanan yang beragam dari sepeda motor hingga van logistik, dengan kompleksitas waktu dan jarak,” katanya. (luk)