Kominfotik Siapkan Teknologi Digital untuk Perkuat Layanan Posyandu Keluarga

MATARAM—Memperkuat pengembangan kegiatan Posyandu keluarga dalam program revitalisasi Posyandu yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB, kini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, sedang menyiapkan dukungan teknologi berupa sebuah Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring.

Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi Posyandu saja, tetapi juga menjelma sebagai bank data. Menu yang tersedia dalam aplikasi SIP nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.

Pelaksana Tugas Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, mengungkapkan pihaknya kini tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di Posyandu keluarga.

Ia menjelaskan di dalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Tetapi kata mantan Irbansus ini, didalamnya juga terdapat 4  model data dan informasi tentang program kegiatan Posyandu.

“Pertama, Posyandu KIA diantaranya mencakup Bina Keluarga Balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lainnya. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini. Ketiga, Posyandu Lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Dan ke empat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan), bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya,” kata Gde, Senin kemarin (21/10/2019).

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB, Panca Yuniati, dalam pertemuan sosialisasi Posyandu Keluarga Tingkat Provinsi di Mataram, Senin kemarin, menjelaskan, beberapa hal terkait pembangunan Posyandu Keluarga, yang tengah disiapkan. Termasuk dukungan teknologi informasinya.

Menurutnya, ada 4 strata Posyandu di NTB saat ini. Dimana berdasarkan data hingga Juli 2019, jumlah Posyandu di seluruh Kabupaten/Kota se- NTB sebanyak 7.286. Dari jumlah itu, jika dikaitkan dengan  4 strata Posyandu tersebut diatas, maka Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4%), Madya sebanyak 3.076 buah (42,2%), Purnama 3.421 (47,0%), dan Posyandu Mandiri sebanyak  471 (6,5%).

“Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap, agar memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Posyandu Keluarga,” ujar Panca, sapaan akrabnya.

Hal senada diungkapkan Pejabat Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno, bahwa dari 3500 kader Posyandu yang ada di NTB saat ini, sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian. Sebagai program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, Posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan Balita.

Dengan demikian, perluasan layanan Posyandu membutuhkan stakeholder lain sebagai penyedia layanan Posyandu, dan tidak lagi dinas kesehatan semata. Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya Posyandu Keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program dinas kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam Posyandu Keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).

Koordinasi dan sosialisasi ini diharapkan menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa. Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program Posyandu Keluarga.

Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program Posyandu Keluarga. Selain dari sisi anggaran dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam Posyandu Keluarga bagi warganya harus tersampaikan dengan baik. ([email protected])