MATARAM–Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menghadiri kegiatan diskusi daring bertajuk “BSK Hukum Policy Talks” yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum, Jumat (20/6). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Acara yang berlangsung secara virtual dari Ruang Kepala Kanwil Kemenkum NTB tersebut turut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tim Pokja BSK, serta CPNS Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan dibuka oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence based) dan berbasis pengetahuan (knowledge based), sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selanjutnya, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, memaparkan materi mengenai tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja (Orta) BSK Hukum. Ia menjelaskan kedudukan, struktur organisasi, dan berbagai kegiatan strategis yang dijalankan oleh BSK Hukum, seperti penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Indeks Layanan Kesekretariatan (IRK), serta Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
Harnanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Analis Kebijakan di tingkat pusat dan daerah agar kebijakan yang dihasilkan selaras serta mendukung harmonisasi hukum nasional.
“Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum di wilayah, perlu diselenggarakan kegiatan analisis strategi kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat di bidang hukum,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif bersama peserta dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB menyambut baik pelaksanaan BSK Hukum Policy Talks dan menilai kegiatan ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta pengembangan karier, khususnya bagi CPNS Analis Kebijakan.
Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat fungsi Analis Kebijakan, Kakanwil juga menegaskan pentingnya pemanfaatan hasil kajian strategis dalam perumusan kebijakan internal serta peningkatan pelayanan hukum di daerah.
Kegiatan yang akan digelar setiap Jumat selama satu bulan ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara BSK Hukum di seluruh Indonesia. (RL)
