MATARAM – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono, menyampaikan data kemiskinan di kabupaten/kota se-NTB yang angkanya masih tinggi.
Jumlah orang miskin di Provinsi NTB saat ini sebanyak 14,63 persen. Persentase kemiskinan terbanyak berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencapai 28,87 persen. “ Angka kemiskinan di KLU sebesar 28,87 persen. Itu tertinggi se-NTB,” ungkapnya, Kamis (28/2).
Posisi nomor dua ditempati oleh Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah orang miskin sebanyak 16,55 persen. Berikutnya Lombok Barat 15,20 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 14,17 persen, Kabupaten Sumbawa 14,08 persen, Lombok Tengah 13,87 persen, Dompu 12,40 persen, Kota Mataram 8,96 persen dam Kota Bima 8,79 persen.
Dijelaskan Suntono, proses survei angka kemiskinan yang telah dilakukannya selama ini tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Data tersebut berdasarkan hasil sensus per September 2018 lalu. “ NTB meski dilanda bencana, tapi kemiskinan turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018, yang mencapai 14,75 persen,” sebutnya.
Survei angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Yaitu bulan Maret dan September. Di bulan maret, survei dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota.
Untuk data kemiskinan per September, dilakukan sebagai pedoman mengukur kemiskinan pada level provinsi. “ Kami melakukannya dua kali sesuai aspirasi anggota dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September,” ucapnya.
Hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian adalah turunnya angka kemiskinan NTB meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. “ Kenapa bisa menurun? Karena pada saat gempa itu, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimpah. Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan, untuk menurunkan angka kemiskinan dibutuhkan data akurat. Dengan begitu, intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan berlandaskan data valid. Apabila data kemiskinan tidak valid, maka orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah. “ Jangan sampai yang dapat bantuan warga yang rumahnya kecil, padahal memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan,” kata Wagub.
Menurut Wagub, kerjasama lintas sektor sangat penting dilakukan. Terutama sinergi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot, juga dengan pemerintah pusat. “Program-program pusat untuk pengentasan kemiskinan juga perlu kita sukseskan,” katanya.
Akademisi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, menilai gempa yang melanda NTB tahun lalu harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan. Ia memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya. Kedua adalah reposisi peran, ketiga adalah industrialisasi. “ Saat ini gubernur sudah membuka ruang untuk program industrialisasi,” ujarnya.
Hal yang perlu dilakukan juga adalah reorientasi produksi. “Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk suvenir, maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan. Dan yang terakhir, adalah membuka usaha baru oleh pengusaha lama,” sarannya.(zwr)
