TANJUNG-Tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara membuat pemda setempat harus menyiapkan sejumlah program prioritas.
Di antaranya program pemertaan kewilayahan dan pembangunan ekonomi. Tujuannya untuk mengentaskan tingginya angka yang mencapai 33,4 persen. Dari angka ini, pemda menargetkan tahun depan menurun menjadi 26,73 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan setiap tahun ditargetkan 2,2 persen dari target provinsi 4 persen. “Itu harus terbangun sistem kinerja yang terfokus,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara, Nanang Matalata kepada Radar Lombok, Rabu (17/11).
Misalkan, lanjut Nanang, membangun kawasan Bayan dimulai dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perekonomian. Baru selanjutnya pemerintah akan melakukan intervensi apa yang menjadi persoalan di lapangan. Begitu juga rumah layak huni yang memicu terganggu kesehatan masyarakat, seperti demam berdarah. ‘’Di sinilah pemerintah melakukan intervensi,” ulasnya.
Jumlah rumah tidak layak huni di Lombok Utara mencapai 17 ribu. Dari angka telah berhasil diintervensi mencapai 6 ribu lebih selama lima tahun terakhir. Sisa 11 ribu perlu menjadi target yang harus dituntaskan dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalkan, dalam setahun menargetkan 1 ribu bisa dialokasikan. Kemudian, dari pertumbuhan ekonomi perlu dibuatkan sistem kawasan ekonomi pariwisata, seperti di Desa Gumantar.
Dalam pengolahan lahan ditanam di atas 12 are dengan modal Rp 7 juta, bagaimana harus bisa menghasilkan panen Rp 12 juta. Ketika ada persoalan, maka bisa diatasi. Sesuai target pemerintah daerah akan mencetak wirausaha baru pada tahun 2017 sebanyak 3 ribu dengan rata-rata pertumbuhan sektor pertanian mencapai 3,5 persen dan rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 4,4 persen. Sehingga target kinerja pertumbuhan ekenomi yang inklusif mencapai 5,5 persen. “Kita harus fokus satu kawasan, baru selanjutnya pindah ke kawasan lainnya,” tegasnya.
Terkait benturan anggaran yang terbatas, menurutnya memang sangat berpengaruh. Tetapi itu bisa diatasi dengan mengalokasikan ke pembangunan prioritas. Seperti layanan kesehatan puskesmas di masing-masing kecamatan yang ideal dan memiliki RSUD kabupaten. Sektor pendidikan mampu di masing-masing kecamatan memiliki 2 sekolah tingkat SMA, yang dulu hanya 2 sekolah tingkat SMAN di Lombok Utara. Kemudian, mempriotaskan infrastruktur jalan sebagai jalur untuk perekonomian masyarakat. Sekarang kondisi jalan di Lombok Utara sebagai kabupaten baru telah mencapai 60 persen mantap. “Membangun infrastruktur akan mampu mengurangi angka kemiskinan,” tandasnya.
Tiga indikator yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lombok Utara, yakni sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Ketiga ini harus bersingeri, tidak bisa yang mana harus didahulukan. Dari 100 persen anggaran di daerah, 60 persen dialokasikan PU-an seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Yang mampu tersedianya irigasi perpipaan di lahan kering 200 hektar, tersedianya air bersih 80 persen, akses listrik, menurunnya rumah tidak layak huni. Kemudian jalan kabuapten 400 km, kemantapan jalan di tahun 2017 ditargetkan mencapai 59 persen, dengan presentasi lahan pelebaran jalan nasional 25 persen. Baru selanjutnya, 20 persen diperuntukan ke sektor pendidikan. “Dan kita pernah target penurunan angka kemiskinan 3 persen dan awal tahun berdiri Lombok Utara begitu melesat pembangunannya. Adanya intervensi untuk mempertahankan membuat agak lamban, mengingat juga dengan anggaran yang masih minim. Kecuali dana besar dan gerakan luar biasa, pasti semua program berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbupora) Lombok Utara Suhrawardi menyatakan, di sektor pendidikan, pihaknya sudah membaca RPJMD bagaimana meningkatkan dan memacu SDM yang berkaitan dengan IPM. Ada dua indikator utama, yaitu angka lama sekolah dan buta aksara (keaksaraan).
Dirincikan, buta aksara pihaknya akan konsisten menuntaskan 2 ribu sesuai data BPS dengan menggunakan sistem blok area atau per wilayah yang dimulai dengan Desa Gumantar Kecamatan Bayan. Baru selanjutnya membuat kampung buta aksara yang akan dibarengi dengan pelatihan supaya kemampuan keaksaraan bisa terpelihara.
Kemudian, di lingkungan sekolah akan ada literasi dan nomerasi di sekolah yang dibantu juga oleh lembaga-lembaga luar. Seperti program inovasi dimulai digarap tahun depan pada peningkatan kapasitas guru dan mutu pembelajaran dan penilaian selama tiga tahun. Bagaiaman kapasitas guru di kelas bisa fokus dan sistem penilaian lebih baik. “Angka lama sekolah dengan mendrop angka drop out. Sekarang tinggal 0,8 dari 4.1,” tandasnya.
Selanjutnya, pada sektor PAUD, hampir sebagian besar ditangani masyarakat akan diberikan regulasi standarisasi penyelanggaran PAUD melalui kelembagaan supaya mereka diakui secara nasional dan terakrditasi, termasuk sekolah-sekolah bisa tercapai 70 persen. “Sekarang baru 20 persen nilainya A. dua tahun depan ditargetkan 70 persen,” katanya.
Berdasarkan data tahun 2010 angka buta aksara 24 ribu, sejak tahun kemudian berupaya dberikan pembelajaran secara ful strategi yang dianggarkan melalui APBD, APBD provinsi, kabupaten, Perguruan Tinggi, dan PKBM. “Dan berhasil menurunkan 20 ribu lebih sampai tahun 2014 dan berhasil mendaptkan pengharaan pada hut provinsi. namun data real menurut BPS sebanyak 2600. yang paling banyak di Kecamatan Bayan,” pungkasnya. (flo
