MATARAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Rosiady Sayuti meminta agar kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditingkatkan.
Hal itu diungkapkan, mengingat saat ini dilakukan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2016. Berdasarkan LHE Kementerian PAN-RB tentang akuntabilitas kinerja ASN tahun 2015, Provinsi NTB mendapatkan nilai 58,65 dengan predikat CC. Posisi NTB kalah dari NTT yang berhasil mendapatkan nilai 62,42 dengan predikat B. “Tahun ini kita target kita bisa dapat B, tidak CC lagi,” ujar Rosiady usai menghadiri kegiatan evaluasi di Gedung Sangkareang, Senin kemarin (5/9).
Dikatakan, selama ini terdapat beberapa kendala sehingga predikat NTB CC dalam beberapa tahun terakhir. Diantaranya dokumen-dokumen yang mendukung Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurang lengkap, program-program antara provinsi dengan kabupaten/kota banyak tidak sejalan. “Banyak belum nyambung, itu yang perlu kita koordinasikan kedepan,” ucapnya.
Salah satu yang menjadi penilaian KemenPAN-RB yaitu para pejabat di NTB seringkali menggunakan anggaran daerah tanpa ada hasil yang jelas. Kerap kali bolak-balik Jakarta dan keluar daerah dengan hasil hampa. Hal seperti ini masuk dalam penilaian menggunakan anggaran secara tidak efisien.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Tribudi Prayitno menambahkan, secara nasional peringkat NTB dalam hal akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2015 berada pada posisi ke-19 dari 34 Provinsi. “Memang sih klasifikasi kita CC, tapi nilai kita setiap tahun naik kok,” terang Budi.
Pada tahun 2014, nilai akuntabilitas kinerja ASN Provinsi NTB sebesar 58,40. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 58,65. “Itu nilai kita naik, artinya ada peningkatan kinerja ASN. Tahun ini tentu kita berharap bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Meskipun kinerja SKPD di Provinsi NTB CC, namun belanja pegawai setiap tahun terus meningkat. Belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2015 mencapai Rp Rp 601 miliar, belanja sebesar itu dinaikkan lagi pada APBD 2016 menjadi Rp 650,6 miliar. Peningkatan signifikan mencapai Rp 49,4 miliar ini tentunya diharapkan seirama dengan peningkatan kinerja.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI-P Made Slamet menilai, rendahnya akuntabilitas kinerja SKPD disebabkan banyak pejabat tidak sesuai dengan kemampuannya. Artinya, pejabat yang seharusnya berada di posisi A malah ditempatkan di posisi B. “Yang punya keahlian di bidang ekonomi misalnya, malah ditaruh di bidang sosial. Ini kan tidak nyambung, basic keilmuan itu harus diperhatikan dong,” ucapnya. (zwr)
