MATARAM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Achris Sarwani mengatatakan, membaiknya kinerja perekonomian Provinsi NTB pada tahun 2017, akan berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi NTB tahun 2018 ini.
“Pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2017 positif akan berdampak terhadap perekonomian NTB di tahun 2018 sekarang ini,” kata Achris Sarwani, Rabu kemarin (7/2).
Achris Sarwani mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 kinerja perekonomian nasional yang juga membaik, akan berdampak positif juga terhadap perekonomian provinsi NTB di tahun 2018. Terlebih lagi perekonomian NTB pada tahun 2017 tanpa sektor tambang tumbuh meyakinkan, mencapai 7,10 persen year on year (yoy). Dimana merupakan pertumbuhan ekonomi non-tambang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
Begitu juga dengan perkembangan laju inflasi Provinsi NTB di tahun 2017 terkendali dalam sasarannya sebesar 3,7 persen (yoy). Terjaganya kondisi makro ekonomi tersebut, didukung dengan meningkatnya investasi infrastruktur di tingkat Nasional, diharapkan mampu mendorong terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di Provinsi NTB pada tahun 2018.
“Pertumbuhan ekonomi NTB untuk non tambang ini diangka 7,10 persen merupakan capaian yang luar biasa. Ekonomi riil masyarakat berarti betul-betul bergerak tumbuh positif,” ujarnya.
Sementara secara nasional, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 persen ditopang oleh perbaikan investasi infrastruktur oleh pemerintah, dan peran investasi swasta. Selain juga membaiknya resiliensi (kemampuan untuk pulih kembali), ditandai oleh neraca transaksi berjalan yang sehat, dan aliran masuk modal asing yang tinggi, serta nilai tukar Rupiah yang stabil.
Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir 2017 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yaitu sebesar 130,2 miliar dolar AS. Sejalan dengan hal itu, stabilitas sistem keuangan selama 2017 juga tetap terjaga. Kedepan, pertumbuhan ekonomi di 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1 – 5,5 persen, dengan inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 3,5±1 persen. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2-2,5 persen dari PDB, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik.
Bank Indonesia memandang bahwa pencapaian positif tersebut tidak terlepas dari hasil sinergi kebijakan yang telah berjalan baik selama ini. Di sektor fiskal, pemerintah telah menjalankan reformasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pengeluaran anggaran terutama untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Di sektor riil, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki iklim investasi, dan merevisi ketentuan terkait investasi infrastruktur guna mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Sementara Bank Indonesia senantiasa mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. (luk)
