GIRI MENANG– DPRD Lombok Barat tengah membahas draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat untuk tahun anggaran 2016. Minggu depan pembahasan ini akan dibawa ke tingkat paripurna. Kalangan dewan memberikan kritik terhadap isi LKPJ. Diantaranya soal banyak target program yang tidak tercapai.” Kita sedang membahasnya. Banyak yang tidak detail. Terus kalau urusan belanja rata-rata seratus persen, tetapi output-nya tidak jelas,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim kepada Radar Lombok di kantor dewan Giri Menang kemarin.
Sulhan sendiri hanya menyampaikan poin-poin penting soal koreksinya atas dokumen LKPJ bupati yang cukup tebal itu. Diantaranya adalah penekanan kasus kemiskinan dan target program. Soal kemiskinan, Sulhan mengatakan Pemkab punya banyak program plus anggaran, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Soal ini ia tidak memberikan gambaran angka.
[postingan number=3 tag=”pemkab”]
Kedua, banyak target program Pemkab yang justru tidak tercapai maksimal. Contoh paling jelas katanya, adalah kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun lalu target PAD di APBD murni sekitar Rp 224 miliar lebih. Di APBD Perubahan 2016 angka ini malah kembali dirasionalisasi menjadi Rp 209 miliar lebih. Nah, meski ada pengurangan target, Pemkab tidak bisa mencapainya 100 persen. “ Ini harus dievaluasi. SKPD terkait harus dievaluas,” ungkapnya.
Minggu depan akan digelar paripurna LKPJ bupati. Di sana nanti akan diketahui apakah dewan menerima atau menolak LKPJ tersebut berdasarkan pandanga masing-masing fraksi dewan.
Soal kemiskinan, belum lama ini Bappeda Lombok Barat merilis angka kemiskinan berdasarkan data BPS tahun 2016 di angka 17,38 persen (113.300 jiwa), sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 17,11 persen (110.700 jiwa). Masih dari data BPS, angka pengangguran justru mengalami penurunan menjadi 3,35 persen (10.381 jiwa) dari tahun sebelumnya 4,19 persen (12.203). Angka kemiskinan naik di saat angka pengangguran turun menurut Bappeda dikarenakan upah yang masih rendah atau banyak yang bekerja tetapi upahnya rendah. Sebagai contoh di bidang pertanian, upah atau keuntungan petani masih rendah karena nilai tambah produk pertanian rendah. Hal ini menjadi isu utama saat berlangsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Barat belum lama ini.(git)
