GIRI MENANG – Covid-19 membuat kondisi finansial Lombok Barat mengkhawatirkan, seperti daerah-daerah lainny. Agar tidak terlalu banyak beban, Pemkab diingatkan untuk menyetop dulu proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak. Dalam waktu dekat misalnya, daerah harus membayar cicilan utang di Bank NTB.
Hal ini disampaikan sejumlah aktivis Lombok Barat kemarin. Beberapa diantara yang menjadi sorotan aktivis adalah proyek-proyek yang tidak terlalu mendesak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok. Di dinas ini disinyalir ada banyak proyek pembangunan dan pengadaan yang tidak perlu untuk ukuran Lombok Barat yang tengah menghadapi pandemi ini. “ Jadi karena kondisi lagi kekurangan uang, baiknya daerah menyetop dulu proyek-proyek yang tidak terlalu penting dan mendesak,” ungkap Syamsul, dari Aliansi Masyarakat Sasak (AMAS) kepada Radar Lombok kemarin.
Proyek besar yang juga ia sorot adalah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) Penerangan Jalan Umum (PJU). Jika tidak mampu dimenej dengan baik, maka proyek KPBU-PJU ini akan membebani daerah. Belum lagi Syamsul menyentil jadwal Pemkab Lobar membayar utang ke Bank NTB sebesar Rp 40 miliar lebih. Pemkab telah meminjam uang dan setiap tahun harus dicicil sebanyak itu.
Berdasarkan Data Bapenda Lobar, terhitung Januari hingga Juni 2021, capaian PAD yang baru terkumpul baru 27 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun lalu sebesar 45 persen di bulan yang sama. Di satu sisi kondisi APBD Lobar defisit akibat tersedot covid-19. Menurut Kepala Bapenda Lobar, secara umum ini akibat Covid-19 yang mempengaruhi PAD. Secara keseluruhan target APBD jumlahnya Rp 293 miliar. Target ini tegasnya kecil kemungkinan untuk tercapai sepenuhnya dalam kondisi ini. Ia mengklaim kondisi ini bukan hanya di Lombok Barat akan tetapi terjadi di semua daerah di Indonesia.”Target ini kecil kemungkinan untuk tercapai sepenuhnya dalam kondisi seperti ini,” tegasnya.
Dibanding tahun lalu terjadi penurunan sekitar 20 persen. Hal ini tak bisa dipungkiri akibat pengaruh Covid-19. Dari jumlah PAD yang masuk jika diuangkan, maka itu sekitar Rp 80 miliar lebih yang diperoleh dari sektor non BLUD sebesar RP 44 miliar, dan BLUD sekitar Rp 41 miliar.
Realisasi pajak hotel dan restoran juga kecil. Dari Rp 20 miliar yang ditarget hingga saat ini baru terkumpul Rp 4,1 miliar. Okupansi hotel dan restoran masih sangat rendah sekali. (git)
